Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyek infrastruktur dan perlindungan sosial (perlinsos) menjadi andalan penggerak ekonomi di 2023. Tahun depan, pemerintah menyiapkan anggaran jumbo untuk kedua pos tersebut.
Tahun depan, pemerintah menganggarkan pagu indikatif proyek infrastruktur hingga Rp 420 triliun. Nilai tersebut naik 9,89% dari alokasi dana infrastruktur tahun ini yang sebesar Rp 365,8 triliun.
Sementara itu, pagu indikatif untuk perlinsos akan dianggarkan sekitar Rp 332 triliun hingga Rp 349 triliun. Angka tersebut naik dari pagu perlinsos sebelum era pandemi Covid-19, namun turun dibanding tahun 2021 dan 2022.
Baca Juga: Belanja Infrastruktur Naik, Bansos Digunting
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, belanja perlinsos dan infrastruktur yang besar adalah pilihan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah sebagai strategi. Keduanya termasuk program prioritas Presiden Joko Widodo.
“Kenapa prioritas? Perlinsos sebagai program telah terbukti efektif sebagai social stabilizer terhadap keluarga miskin. Tujuannya untuk mengurangi tekanan ekonomi yang dihadapi keluarga miskin agar kehidupan ekonominya tidak semakin sulit,” tutur Said kepada Kontan.co.id, Minggu (17/4).
Menurutnya, selama pandemi Covid-19, program perlinsos dapat menekan angka kemiskinan. Tercatat angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2021 mencapai 10,14%. Akan tetapi, karena dilakukan intervensi oleh pemerintah tingkat kemiskinan Indonesia per September 2021 mencapai 9,71%.
Adapun, kenaikan alokasi dana proyek infrastruktur ini bisa berdampak positif bagi perekonomian. Meski begitu, alokasi yang besar pada kedua pos anggaran ini juga bisa berisiko untuk membiayai proyek-proyek tahun jamak alias multiyears.
Maklum, pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir pada Oktober 2024, sehingga proyek multiyear ini berisiko macet jika pemerintahan berikutnya mengesampingkan proyek pemerintahan terdahulunya.
Said menilai, untuk mencegah adanya bancakan politik, disiasati dengan adanya ada program mitigasi.
Menurutnya pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak lama telah melaksanakan program pencegahan Tindak Pidana Korupsi bersama semua Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
