Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan seleksi atas perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Hal ini setelah adanya kasus pailit kontraktor asal China yaitu Qingjian International (South Pacific) Group Development (CNQC).
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Ajib Hamdani mendorong BKPM harus mempunyai alat ukur kuantitatif dan kualitatif dalam melakukan seleksi atas perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia.
Hal tersebut untuk memastikan kualitas fundamental usahanya bagus dan likuid, agar tidak kontraproduktif dengan tujuan investasi itu sendiri. Sehingga, yang dirugikan sub contractor (Subcon) lokal dan proyek dalam negeri yang mangkrak.
Baca Juga: Program PEN diharapkan menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2020
Ajib menilai, BKPM sudah punya aturan-aturan dan alat ukur untuk memonitoring serta mengevaluasi atas setiap investor yang masuk. Ia menilai, kemungkinan awalnya investor masuk secara formal, bisa men-submit semua syarat formal yang dibutuhkan untuk kemudian menjadi investor asing yang masuk ke Indonesia.
"Tapi dalam waktu berjalan ketika terjadi kontraksi ekonomi dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini, mungkin memang akan ada penyesuaian-penyesuaian kondisi di lapangan," kata Ajib dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/11).
Ajib mengatakan, kualitas investor yang harus proper dan mempunyai likuiditas yang valid menjadi hal penting. Dengan kualitas investasi yang bagus, diharapkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 dan agregat tahun 2020 bisa positif.
"Kontraktor asing seperti CNQC biasanya mendapatkan keuntungan lebih besar dari mitra lokal dalam kerja sama joint operation (JO). Dalam kepailitan, mitra lokal terseret dalam pusaran kepailitan. Tetapi kontraktor asing ini karena mereka tidak memiliki aset besar di Indonesia dan modal minim, akhirnya yang paling dirugikan adalah mitra-mitra lokal," ucap dia.
Ajib menilai, realitas yang terjadi di lapangan adalah terjadinya perlambatan ekonomi mengakibatkan sektor properti juga melambat. Jadi, karena faktor daya beli masyarakatnya turun, kemudian faktor bisnis sektor propertinya juga melemah. Hal ini yang kemudian membuat perputaran ekonominya kurang bagus, sehingga semua stakeholder yang terkait dengan bisnis properti juga mengalami problem masing-masing.
Baca Juga: Bonus demografi bisa bantu Indonesia lepas dari middle income trap
"Yang menjadi pengembang sulit untuk menjual, yang menjadi kontraktor sulit untuk membayar subcon, inilah yang kemudian terjadi. Tapi kemudian kita lihat bahwa sebenarnya kontraktor utama disini adalah joint operation antara perusahaan asing dengan perusahaan yang ada di Indonesia dengan mitra lokalnya, jadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya dari mitra asing tersebut itu adalah CNQC, sedangkan joint operation dengan perusahaan lokalnya PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA)," ungkap dia.
Ajib mengatakan, ketika terjadi aliran uang atau likuiditas ke subcon atau dari CNQC dan MTRA joint operation ke para subcon, maka ini tidak akan terlalu masalah. Yang menjadi masalah sekarang adalah daya beli masyarakat melemah, properti turun, dan kebetulan CNQC juga tidak mampu membayar.
