kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.528.000   8.000   0,53%
  • USD/IDR 16.254   -54,00   -0,33%
  • IDX 7.056   -9,92   -0,14%
  • KOMPAS100 1.055   -0,75   -0,07%
  • LQ45 828   -2,23   -0,27%
  • ISSI 214   -0,22   -0,10%
  • IDX30 424   -0,61   -0,14%
  • IDXHIDIV20 513   -0,62   -0,12%
  • IDX80 120   -0,16   -0,13%
  • IDXV30 125   0,73   0,59%
  • IDXQ30 142   -0,13   -0,09%

Kartu Pra Kerja disebut tak hanya libatkan perusahaan besar


Jumat, 08 Mei 2020 / 17:03 WIB
Kartu Pra Kerja disebut tak hanya libatkan perusahaan besar
ILUSTRASI. Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mula


Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Fraksi Golkar DPR Nusron Wahid menyatakan bentuk kolaborasi ini merupakan energi positif di tengah berita miring tentang pelaksanaan kartu pra kerja. 

"Siapa bilang Kartu Pra Kerja hanya dinikmati segelintir platform digital? Buktinya SMK Ponpes sekolah kejuruan dan vokasi. Kuncinya harus punya produk. Justru pengelola SMK merasa terbantu, karena ada yang membantu kurasi sehingga lebih mendekati ke dunia industri secara lebih nyata,” kata Nusron yang juga salah satu pengelola SMK Ponpes dalam keterangannya, Jumat (8/5).

Baca Juga: Pemerintah belum tentukan waktu pendaftaran kartu prakerja gelombang empat

Dikatakan Nusron, program Kartu Pra Kerja ini merupakan program Presiden Jokowi yang dapat mengisi ruang kosong di tengah-tengah pendemi Covid 19. “Peserta dapat insentif uang untuk mengurangi beban hidup dan dapat skill untuk persiapan kerja atau usaha. Di tengah susah ini kita tidak boleh berhenti melatih SDM kita agar lebih produktif dan kompetitif," katanya.

Nusron menambahkan, apabila ada pihak yang masih nyinyir dengan program ini, karena belum paham dan mempunyai tendensi negatif terhadap niat baik pemerintah. 

“Kalau dituduh koruptif lewat platform digital dimana korupsinya? Platform digital itu hanya tampilan dari lembaga pelatihan dan sekolah vokasi yang menyediakan modul dan sarana pelatihan. Jadi biaya pelatihan itu jatuh ke lembaga pelatihan. Kalau platform itu hanya biaya tampilan yang sifatnya bussiness to bussines," tegasnya. *

Di sisi lain, Koordinator Perhimpunan Pengasuh SMK Ponpes, KH Miftahudin mengklaim SMK berbasis pondok pesantren (ponpes) telah menjadi mitra dalam pelaksanaan program pelatihan kartu pra kerja. 

Baca Juga: Prediksi Sri Mulyani bila PSBB belum berakhir, pertumbuhan ekonomi bisa minus 0,4%

Menurutnya mitra kartu pra kerja tidak hanya pemilik platform digital raksasa saja. Namun, SMK berbasis ponpes juga bisa menyediakan konten pelatihan. Seperti yang dilakukan SMK berbasis ponpes di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat berkolaborasi dengan platform digital Sekolahmu. 

“Tidak benar kalau pelatihan Pra Kerja hanya dinikmati platform digital besar. Sebagian besar justru dinikmati sama pembuat modul, konten dan lembaga pelatihan termasuk SMK berbasis Ponpes,” kata Miftahudin yang juga pengasuh SMK Balekambang Jepara.

Menurut Miftahudin, SMK Ponpes lebih memilih kerja sama dan kolaborasi dengan platform Sekolahmu karena persyaratan lebih simpel, bersedia mendampingi sekolah tidak hanya membuat modul dan konten bagi guru. Tetapi juga link dengan dunia usaha dan industri.

“Kami berkepentingan dengan Kartu Pra Kerja. Pasalnya, salah satu parameter keberhasilan sekolah vokasi kayak kami adalah, menyalurkan para alumni ke dunia kerja dan dunia usaha,” ujarnya.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: Wabah corona memutar balik kinerja pemerintah menekan kemiskinan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×