Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) terhadap perkekonomina kian nyata. Hanya dalam beberapa bulan, pandemi ini telah membuat jumlah orang miskin di Indonesia semakin banyak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akibat pandemi Covid-19 terjadi lonjakan jumlah kemiskinan. Pantauan Menkeu, dari Maret-Mei 2020 angka kemiskinan sudah melonjak seperti pada tahun 2011 lalu.
"Dalam kondisi seperti ini, jumlah angka kemiskinan akan naik, Seluruh pencapaian penurunan kemiskinan dari 2011 ke 2020 mengalami reverse kembali," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5).
Baca Juga: Prediksinya soal ekonomi kuartal I 2020 meleset, ini penjelasan Sri Mulyani
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan pada tahun 2011 sebanyak 30,12 juta jiwa atau 12,49% populasi. Kemudian mulai membaik pada pada September 2019, jumlah kemiskinan menurun signifikan yakni sebesar 9,22% atau setara dengan 24,79 juta orang.
Sri Mulyani menyebutkan, virus corona mampu memutar balikkan kinerja pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di bawah 10% dalam waktu sembilan tahun terakhir.
Setali tiga uang, melonjaknya tingkat kemiskinan sejalan dengan banyaknya pengangguran bermunculan akibat pekerja yang dirumahkan atau kena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menkeu bilang, dalam waktu satu setengah bulan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat pengangguran telah melonjak 2 juta.
"Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan berbagai langkah-langkah untu jaga resiliensi daya tahan dunia usaha dan langkah-langkah agar mereka tidak lakukan PHK. Ini tidak mudah," kata Menkeu.
Tahun ini, pemerintah juga telah meningkatkan belanja bantuan sosial sebagi upaya agar tidak terjadi lonjakan kemiskinan.
Dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran jaring pengaman sosial atau social safety net sebanyak Rp 110 triliun. Rinciannya untuk penambahan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 8,3 triliun, tambahan untuk sembako kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp 10,9 triliun.
Kemudian adapula Kartu Pra Kerja dengan anggaran Rp 10 triliun, diskon tarif listrik untuk pelanggan 450VA dan 900VA sebanyak Rp 3,5 triliun, tambahan insentif perumahan bagi MBR sebanyak Rp 1,5 triliun, dan program jaringan sosial lainnya yakni Rp 30,8 triliun.
Selanjutnya, Kemenkeu juga mengalokasikan cadangan untuk pemulihan kebutuhan pokok dan operasi pasar/logistic senilai Rp 25 triliun, lalu penyesuaian angaran pendidikan untuk penangan Covid-19 sebanyak Rp 20 triliun.
Baca Juga: Prediksi S&P soal pertumbuhan ekonomi Indonesia 1,8% bisa jadi kenyataan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
