Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan restrukturisasi dan menempatkan seseorang di perusahaan BUMN dengan argumentasi kapabilitas, profesionalitas, mendukung bisnis di masa depan dinilai wajar.
Apalagi BUMN sebagai perusahaan negara memiliki target bisnis sekaligus juga diwajibkan bisa mencapai target dari pemegang saham dalam hal ini pemerintah.
Kalau pun Erick menggunakan pendekatan ala political appointee alias penunjukan secara politis terhadap seseorang untuk duduk di BUMN, juga merupakan hal biasa karena dimaksudkan guna menjaga arah perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.
"Political appointee sepanjang yang bersangkutan profesional dan mampu mengelola BUMN dengan efektif saya kira wajar saja. Beberapa contoh yang sukses model Robby Djohan atau Iganisius Jonan sudah memberikan bukti tersebut," ujar pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto dalam keterangannya, MInggu (28/6).
Baca Juga: Temuan Ombudsman: Remunerasi Kemenkeu tertinggi, tapi 42 pejabatnya rangkap jabatan
Sekadar catatan, Ignasius Jonan sebelumnya ditunjuk sebagai Dirut PT KAI (Persero) pada tahun 2013. Adapun almarhum Robby Djohan tercatat membesarkan Bank Niaga, lalu menyelamatkan Garuda Indonesia dari kebangkrutan, juga mengantarkan merger besar beberapa bank BUMN menjadi Bank Mandiri.
Perombakan yang terjadi di tubuh BUMN saat ini dinilai sudah sesuai dan objektif dalam arti merujuk pada peraturan yang berlaku. Terlebih, dalam seleksi pemilihan itu sudah melalui kompetisi.
"Seleksi dari awal sudah dilakukan dengan objektif, memperhatikan kompetensi dan track record kandidat, serta memiliki integritas yang kuat untuk meng-handle isu governance yang kompleks di perusahaan plat merah," kata Toto.
Ia memberi contoh, penempatan talent muda di salah satu perusahaan BUMN dengan posisi strategis hal wajar saja jika dimaksudkan untuk bisa memberikan inovasi baru di tubuh BUMN. Asalkan, ia punya inovasi kuat serta paham arah bisnis BUMN di masa depan. Misal yang ditempatkan di Telkom, harus paham tentang bisnis telko di masa depan.
Sehingga, lanjut Toto, investasi besar Telkom di backbone jaringan harus diimbangi dengan pendapatan besar. Contohnya, di jasa over the top (OTT) yang selama ini hanya dinikmatasi raksasa seperti Google atau Facebook dan sejenisnya.
"Itulah tugas yang diharapkan bisa dipenuhi oleh talent muda tersebut," jelas Toto.
Baca Juga: Ini aturan yang ditabrak saat pejabat negara rangkap jabatan jadi komisaris BUMN
Kata Toto, saat ini mendesak untuk terus memperbaiki kinerja BUMN. Apalagi ada tantangan lain di mana tingkat profitabilitas rata-rata BUMN masih rendah yakni hanya rata-rata di bawah 5%. Demikian juga angka return of asset rendah, maka ke depan BUMN harus concern meningkatkan kemampuan laba dan menggerakkan aset agar produktif.
Karena itu, sebagian BUMN posisinya secara internal sudah lemah merugi dan produknya relatif sudah tidak kompetitif karena sudah diambil alih pesaing swasta, maka Erick agar tak sungkan melikuidasi.
“Ke depan mungkin Indonesia akan punya lebih sedikit BUMN, tapi kondisinya lebih sehat dan berdaya saing," kata Toto.
Terpisah, ekonom yang juga dosen Perbanas Institute Piter Abdullah menilai, langkah Erick dalam memilih talent di BUMN sudah sesuai, jika prioritas diberikan kepada tenaga profesional.
Tapi, Pieter memberikan sedikit catatan. Setiap penunjukan pejabat di BUMN harus sesuai dengan karakter perusahaan dan kebutuhan bisnis di masa depan, juga memiliki wawasan yang mumpuni.
Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir bakal terus pangkas jumlah BUMN, disisakan 70 BUMN saja!
Karena, karakteristik BUMN dan swasta sangat berbeda. Bisa berhasil di swasta, tapi tantangan di BUMN selalu lebih berat.
Misal, keberhasilan dalam mengelola satu perusahaan rintisan belum tentu menjadi jaminan dan akan mampu memimpin BUMN, karena karakteristik BUMN yang unik, membutuhkan pengalaman dan wawasan.
“Memberi kesempatan kpd professional saya kira itu sudah dan selama ini dilakukan, memang seharusnya begitu. Pengelolaan BUMN harus diberikan kepada para professional,” ujar Piter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
