Reporter: Abdul Basith Bardan, Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Maraknya pejabat negara yang merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sorotan Ombudsman Republik Indonesia.
Komisaris yang merangkap jabatan tersebut berasal dari berbagai sektor. Baik dari kementerian, lembaga negara, hingga rangkap jabatan pada lembaga lainnya.
Misalnya saja pejabat yang ada di Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bahkan pejabat di lingkungan TNI, Polri, hingga Anggota BPK pun disebut oleh Ombudsman ada yang menjadi anggota komisaris BUMN.
Padahal ada aturan tegas di Undang Undang Nomor 25/2009, terutama di pasal 17, yang menyatakan bahwa pelayan publik dilarang merangkap jabatan, salah satunya komisaris.
"Kalau rangkap jabatan komisaris BUMN dibiarkan, konflik kepentingan makin besar," Ahmad Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman RI Minggu (28/6).
Ada beberapa Undang-Undang yang berpotensi ditabrak saat pejabat negara merangkap jabatan di BUMN
- UU 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
Pasal 17 huruf a UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah
- UU 34 Tahun 2004 tentang TNI
Pasal 47 ayat 1 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI
Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keperajuritan.
- UU 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
Pasal 28 UU ayat (3) UU 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian
- UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
Pasal 33 huuf b UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN jo Pasal 45 PP No. 45 Tahun 2005
Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: (1)…., (3) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Peraturan Menteri BUMN
Nomor Per-02/Mbu/02/2015, Lampiran
Pengangkatan Komisaris harus memenuhi persyaratan formil, materiil dan lainnya. Salah satu Persyaratan lainnya adalah bukan pengurus partai politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
