Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, penangkapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan oleh penyidik Bareskrim Polri seharusnya tak dilakukan jika kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan.
"Penangkapan terhadap Novel ini harusnya tidak perlu karena dia anggota Polri awalnya. Sekarang seharusnya secara sukarela meminta kepada Polri untuk diperiksa," kata Badrodin, di kawasan Monumen Nasional, Jumat (1/5/2015).
Badrodin menjelaskan, berkas kasus Novel telah diserahkan ke kejaksaan. Namun, karena dinyatakan belum lengkap atau P19, berkas dikembalikan oleh kejaksaan ke polisi.
"Ada dua petunjuk yg harus dilengkapi keterangan tambahan dan rekonstruksi. Karena itu, Polri harus segera lakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi berkas yang diminta jaksa," kata dia.
Novel, kata Badrodin, telah dua kali tidak hadir sehingga dilakukan penangkapan. Jika tidak segera dilengkapi berkasnya, maka kasusnya akan kadaluarsa.
Novel ditangkap penyidik Badan Reserse Kriminal Polri di rumahnya, Jumat (1/5/2015) dini hari. Surat perintah penangkapan Novel dengan Nomor SP.Kap/19/IV/2015/Dittipidum memerintahkan untuk membawa Novel Baswedan ke kantor polisi.
Surat tersebut memerintahkan untuk segera dilakukan pemeriksaan karena diduga keras melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau pasal 422 KUHP Jo Pasal 52 KUHP yang terjadi di Pantai Panjang Ujung Kota Bengkulu tanggal 18 Februari 2004 atas nama pelapor Yogi Hariyanto.
Surat tertanggal 24 April 2015 itu ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum selaku penyidik Brigadir Jenderal Herry Prastowo. Sedangkan yang menyerahkan surat adalah AKBP Agus Prasetoyono dengan diketahui oleh ketua RT 003 Wisnu B dan ditandatangai pada Jumat, 1 Mei 2015.
Kasus tersebut pernah mencuat saat terjadi konflik KPK vs Polri pada 2012 saat Novel menjadi penyidik korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas (Korlantas) tahun anggaran 2011 dengan tersangka Inspektur Jenderal Pol Djoko Susilo. Pada 2004, ada anak buah Novel yang melakukan tindakan di luar hukum yang menyebabkan korban jiwa. Novel yang mengambil alih tanggung jawab anak buahnya dan ia pun sudah mendapat teguran keras. (Unoviana Kartika)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
