Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyambut baik atas keputusan pemerintah melarang ekspor bijih bauksit atau bahan mentah bauksit mulai Juni 2023.
Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan, kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksit ini sangat positif untuk mendukung industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini juga sudah sesuai amanat Undang-Undang Minerba terbaru yaitu UU Nomor 3 Tahun 2020.
Arsjad menyebut, larangan ekspor nikel dan bauksit ini bukan semata-mata tanpa alasan, tapi perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap sumber daya alam (SDA) di Indonesia.
”Kalau kita hanya mengekspor bahan mentah ya kita sebetulnya dirugikan. Itu hak kita sebagai suatu bangsa untuk mempunyai nilai tambah. Jadi memang langkah ini dilakukan hasil evaluasi oleh pemerintah atas skema yang sebelumnya dan juga untuk mendorong industrialisasi dalam negeri,” tutur Arsjad dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/12).
Ia menegaskan bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksir akan semakin terakselerasi jika didukung oleh peta jalan hilirisasi yang jelas, bukan sekadar membangun smelter sebanyak-banyaknya tanpa punya arah dan tujuan.
Baca Juga: Sukseskan Hilirisasi Mineral, Perhapi: Pemerintah Perlu Bangun Industri Lanjutan
Saat ini, smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit terdapat di Sulawesi Tengah-Tenggara, Halmahera Timur-Selatan, Galang Batang Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat.
Di sisi lain, Kadin membeberkan potensi SDA dalam program hilirisasi industri yang digaungkan pemerintah. Arsjad melihat upaya pemerintah dalam hilirisasi industri ini mendorong peningkatan dalam pengolahan SDA lain dalam negeri.
“Ini bukan hanya terbatas di nikel dan bauksit tapi termasuk di timah, tembaga dan khususnya emas juga. Kita harus memanfaatkan kekayaan SDA kita untuk diolah sebaik mungkin dan menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa pemerintah mendorong untuk program hilirisasi industri,” ujarnya.
Dia berharap, hilirisasi bauksit akan berjalan seperti nikel yang terintegrasi dari hulu ke hilir hingga benar-benar menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan bukan sekadar barang setengah jadi.
Lebih lanjut, hilirisasi ini juga dinilai akan dapat mengakselerasi pengolahan bauksit itu sampai menjadi produk aluminium ingot pada 2025. Ini akan memberikan dampak bagi perekonomian nasional melalui hilirisasi bauksit, industri ringan, dan logistik modern yang ramah lingkungan.
“Aluminium ingot sangat diperlukan industri dalam negeri, seperti pelat, billet, scrap, dan bentuk profil yang diperlukan dalam proses di industri seperti pesawat terbang, kapal, otomotif, dan konstruksi,” ujarnya.
Dalam beberapa tahun ke depan, diharapkan seluruhnya bisa diisi dari industri aluminium dalam negeri. Dengan cadangan bauksit yang ada, Indonesia punya potensi memenuhi kebutuhan aluminium sampai beberapa puluh tahun ke depan.
Adapun bauksit dengan kapasitas terbesar itu berada di Kalimantan Barat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan smelter terpasang untuk bijih bauksit di RI saat ini sudah sebanyak 4 unit dengan kapasitas olahan alumina mencapai 4,3 juta ton setiap tahunnya.
Baca Juga: Ekspor Bijih Bauksit Dilarang, Begini Efeknya Terhadap Kinerja Aneka Tambang (ANTM)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
