Sumber: Kompas.co | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak henti-hentinya meninjau pengerukan sungai. Usai beberapa waktu lalu meninjau Kali Mikro Nipah, Waduk Pluit, Waduk Rawa Lindung, Cakung Drain dan lain-lain, Senin (25/11/2013) siang ini, Jokowi meninjau pengerukan di Kali Sunter, Jakarta Timur.
Jokowi datang ke kali jenis sub-makro tersebut sekitar pukul 13.00. Mengenakan kemeja putih dan celana hitam Jokowi, tak segan turun ke aliran kali yang tengah dikeruk. Bersepatu cokelat yang biasa digunakan saat blusukan, setapak demi setapak, dia menuruni tepian kali. Sesampainya di bawah, dia pun mengamati dua ekskavator yang tengah mengeruk lumpur.
Aksi Jokowi seperti biasa mengundang perhatian ratusan warga. Mereka memadati jalan inspeksi yang ada di sisi kiri dan kanan kali. Ada yang berteriak-teriak memanggil Jokowi, ada juga yang mengabadikan aksi blusukan Jokowi dengan ponselnya. Jokowi hanya melambai-lambaikan tangannya pada ratusan warga.
Usai meninjau, Jokowi menegaskan bahwa kedatangannya itu merupakan salah satu bentuk manajemen kontrol yang tidak dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya. Karena ketiadaan kontrol itulah, kata Jokowi, 13 sungai besar, 884 saluran dan puluhan waduk di Jakarta tidak terurus hingga berakibat banjir.
"Ngeceklah, kalau ndak diginiin (dikontrol), nanti kayak dulu-dulu lagi," tegas Jokowi di sela-sela peninjauannya.
Jokowi menegaskan, harus ada pengawasan ketat di lapangan. Selain memastikan bahwa pekerjaan rampung tepat waktu, pengawasan juga berfungsi memastikan agar pelaksana proyek mengerjakan sesuai dengan kontrak kerja. Dengan begitu, kasus tak sesuainya berita acara proyek dengan kontrak kerja seperti di Waduk Pluit pun tidak terjadi lagi pada proyek-proyek lainnya.
"Kalau ndak diawasi, ngitung mereka sudah sesuai kontrak kerja atau belum, gimana. Maka itu perlu pengawasan ketat," ujarnya.
Kepala Pengawas dan Pengendali Normalisasi Kali Sunter Dinas Pekerjaan Umum DKI Subandi mengungkapkan, normalisasi Kali Sunter dikerjakan langsung di bawah Dinas PU DKI. Tujuannya, untuk mempercepat proses pengerukan untuk antisipasi banjir.
"Kita mulai normalisasi 17 November 2013. Targetnya, 15 Desember 2013 sudah selesai. Mau tidak mau karena tanggal itu tutup buku APBD tahun 2013. Nanti dilanjutkan lagi," ujarnya.
Subandi menjelaskan, permasalahan yang ada di kali tersebut secara umum sama dengan permasalahan di kali lain. Selain aliran tidak lancar karena endapan lumpur telah tebal, aliran kali itu pun dipenuhi sampah. Apalagi, di salah satu ruas kali yang menghubungkan Kanal Banjir Timur hingga ke Pantai Utara Jakarta itu pun dipenuhi permukiman sehingga mengganggu aliran kali itu.
Dinas PU, lanjut Subandi, telah melakukan sosialisasi pada warga. Namun, sosialisasi yang dilakukan bukanlah relokasi, melainkan normalisasi. Sebab, belum ada rusun yang menampung warga. (Fabian Januarius Kuwado)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
