kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.673.000   5.000   0,19%
  • USD/IDR 17.936   44,00   0,25%
  • IDX 6.101   -15,36   -0,25%
  • KOMPAS100 796   1,04   0,13%
  • LQ45 598   -0,77   -0,13%
  • ISSI 212   -1,29   -0,61%
  • IDX30 338   -0,72   -0,21%
  • IDXHIDIV20 413   -2,81   -0,68%
  • IDX80 90   0,11   0,12%
  • IDXV30 111   -0,72   -0,65%
  • IDXQ30 108   -0,25   -0,23%

Jokowi tepis 16 menteri parpol, bagi-bagi jatah


Selasa, 16 September 2014 / 17:43 WIB
ILUSTRASI. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Unit 1,2,3 dan 4 beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan listrik Provinsi Lampung di Tanggamus, Lampung, Jumat (16). Laba dan Pendapatan Pertamina Geothermal (PGEO) pada 2022, Berikut Pendorongnya.


Sumber: TribunNews.com | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo menepis anggapan bahwa 16 kursi menteri untuk profesional partai politik merupakan bentuk bagi-bagi jatah.
Bagi-bagi kursi menteri sesuai pandangannya yaitu dilakukan sebelum pemilu berlangsung. Misalnya, partai politik tertentu siap mendukung pencapresannya, asalkan ada syarat partai politik itu mendapatkan kursi menteri.

"Yang namanya bagi-bagi kursi itu sebelum berangkat sudah (dilakukan), 'ikut saya ya, saya beri empat.' 'Gabung saya ya, saya kasih tiga, saya kasih menteri utama.' Seperti itu," ujar Joko Widodo atau sapaan akrab Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Mantan Walikota Surakarta ini menjelaskan, dirinya hanya memberikan kriteria kader partai politik yang memiliki profesionalitas sesuai takarannya. Setelah itu, ia mempersilakan partai politik memberikan usulan nama-nama kandidat calon menteri.

"Sekarang saya mengkalkulasi, parpol mau setor 10 enggak apa-apa, mau setor 200 enggak apa-apa. Silakan," ucap Jokowi.

Jokowi menambahkan, alasannya memberikan 16 kursi menteri bagi profesional partai politik yaitu untuk menjaga hubungan antar lembaga pemerintahan.

"Ini berkaitan dengan dukungan politik, dengan dukungan parpol, berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dengan dewan. Hal itu semua harus ada kalkulasi," kata Jokowi. (Imanuel Nicolas Manafe)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×