Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Rencana presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan menempatkan kalangan profesional untuk mengisi sejumlah kementerian strategis mendapat respons dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA).
Direktur Investigasi dan Advokasi Forum FITRA, Uchok Sky Khadafi mewanti-wanti agar Jokowi lebih selektif dalam memilih calon menteri. Terutama calon menteri ESDM yang diduga terkait sejumlah kasus.
Kata dia, salah satu calon yang diduga terkait dengan sejumlah kasus yakni Raden Priyono (RP) yang tak lain mantan Kepala BP Migas. Dia (RP), sebagaimana disebut dokumen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diduga terlibat dalam pengadaan impor kapal tanker Joko Tole dan perpindahan gedung BP Migas ke Wisma Mulia.
Uchok merasa heran, meski Priyono pernah disebut-sebut akan diperiksa oleh KPK namun tidak juga dilakukan.
Di sisi lain, ia juga menilai, jika calon itu memiliki masalah hukum maka dalam jangka panjang akan memberatkan kabinet Jokowi sendiri. "Itu jelas akan memberatkan pemerintahan Jokowi sendiri. KPK kan bisa memanggil Priyono untuk meminta keterangan agar lebih jelas," kata dia, saat dihubungi wartawan Selasa (16/9).
Ia yakin, calon dari kalangan akademisi dan profesional masih banyak yang bisa dipilih. "Jangan ambil mantan pejabat, apalagi yang diduga bermasalah hukum, dari kalangan akademisi dan profesional juga masih banyak" tegas dia.
Hal senada diungkapkan pengamat Kebijakan Migas Yusri Usman. Menurutnya calon menteri ESDM harus punya integritas karena sistem di sektor migas sudah rusak dan sudah terbentuk lama. Itu sebabnya kata dia, orang “sekelas” Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ikut terseret kasus.
Yusri menambahkan, dari fakta persidangan Rudi Rubiandini baik sebagai saksi maupun tersangka di Pengadilan Tipikor, terungkap bahwa sebagian pemberian yang US$ 500 ribu ada ditagih anggota DPR dari janji Kepala BP Migas sebelumnya.
Untuk itu, jelang penentuan nama-nama resmi calon menteri, ia berharap sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK, untuk lebih aktif melakukan kroscek menelusuri rekam jejak para calon menteri.
Ekonom Universitas Pajajaran Bandung, Kodrat Wibowo pun menyarankan, harus ada nuansa baru di Kementerian ESDM. “Orang lama di kementerian yang seringkali mementingkan kelompoknya, sebaiknya tidak dipilih,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
