CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.481.000   8.000   0,54%
  • USD/IDR 15.600   70,00   0,45%
  • IDX 7.528   48,31   0,65%
  • KOMPAS100 1.170   9,45   0,81%
  • LQ45 934   5,60   0,60%
  • ISSI 227   2,07   0,92%
  • IDX30 480   1,69   0,35%
  • IDXHIDIV20 579   1,64   0,28%
  • IDX80 133   1,09   0,83%
  • IDXV30 142   1,87   1,33%
  • IDXQ30 161   0,31   0,19%

Jokowi Minta RPP Soal Kementerian Investasi, Begini Kisi-Kisinya


Selasa, 17 September 2024 / 15:51 WIB
Jokowi Minta RPP Soal Kementerian Investasi, Begini Kisi-Kisinya
ILUSTRASI. pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden (RPP) tentang Kementerian investasi (BKPM)


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Meski tinggal sebulan lagi, pemerintah presiden Joko Widodo (Jokowi) nyatanya tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden (RPP) tentang Kementerian investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Hal ini dinyatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang pada akhir pekan lalu sudah melakukan rapat dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk penyusunan RPP tersebut.

Wakil Menteri Investasi/BKPM, Yuliot mengatakan dalam RPP tersebut pihaknya ingin menyesuaikan dengan target kinerja yang dimiliki Presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita.

“Jadi kita akan memastikan struktur organisasi akan mendukung bagaimana penindakan Asta Cita tadi, itu pertama,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (17/9).

Baca Juga: Anggaran BKPM di 2025 Turun Jadi Rp 681,88 Miliar di 2025, Rosan Soroti Dampaknya

Kedua, lanjut Yuliot, pihaknya juga akan melihat apakah organisasi yang dimiliki Kementerian Investasi/BKPM bakal disesuaikan dalam RPP tersebut. Sebab, terkait hilirisasi industri pihaknya telah memiliki Kedeputian yang melaksanakan pendalaman hilirisasi.

Menurutnya, ke depan dalam kebijakan investasi tersebut pihaknya bisa mengeluarkan kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik untuk mendorong Asta Cita, misalnya kebijakan insentif yang mendorong adanya ketahanan pangan dan ketahanan energi.

“Ini akan kita rumuskan kebijakan-kebijakannya terkait ketahanan pangan dan ketahanan energi termasuk insentifnya. Kemudian untuk kemudahan-kemudahan itu bisa kita formulasikan termasuk penyusunan regulasinya apakah di level PP, Perpres atau Peraturan Menteri, ini kita lagi konsolidasikan,” ungkapnya.

Di samping itu, lanjut Yuliot, pihaknya juga bakal meracik strategi demi mendorong pertumbuhan perekonomian yang dicanangkan Prabowo-Gribran sebesar 8% dengan memperhatikan kondisi yang ada.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak mungkin bisa ditekankan dari satu titik saja dan pembangunan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, sehingga investasi menjadi salah satu kunci pertumbuhan tersebut.

“Jadi kita bisa mendorong bagaimana target investasi tumbuh di atas target pertumbuhan perekonomian, kita juga lagi konsolidasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait termasuk daerah untuk capaian pertumbuhan yang cukup tinggi pada era pemerintahan baru,” tandasnya.

Baca Juga: Soal Target Investasi Rp 1.650 triliun, Rosan Roeslani: Insya Allah Tercapai

Yuliot menegaskan, selain mendorong pertumbuhan perekonomian, dalam RPP tersebut pihaknya juga akan menekankan penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan serta hilirisasi untuk mendukung pemerintahan ke depan.

“Terutama investasi, cenderungnya ke depan adalah padat modal sementara untuk penciptaan lapangan kerja kita harus direkomendasikan ada padat modalnya, ada padat karyanya juga, itu lagi kita rumuskan,” terangnya.

Lebih lanjut, Yuliot menambahkan, dalam minggu ini Kementerian Investasi/BKPM bakal memberikan masukan-masukan di atas kepada Kementerian PANRB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES)

[X]
×