kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Jokowi minta implementasi kartu pra kerja mulai 2020


Selasa, 12 November 2019 / 14:39 WIB
Jokowi minta implementasi kartu pra kerja mulai 2020
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019).


Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta program Kartu Pra Kerja bisa diimplementasikan tahun 2020. Sehingga pemilik kartu pra kerja bisa langsung memanfaatkan program tersebut. Pemilik kartu pra kerja dapat memilih langsung pelatihan yang diminati.

"Saya meminta kartu pra kerja segera diimplementasikan tahun depan," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (12/11).

Baca Juga: Densus 88 tangkap terduga teroris di Kampar Ria, ini saja yang ditemukan polisi

Pendaftaran pelatihan dilakukan melalui platform digital. Guna menampung peserta pelatihan, Jokowi meminta agar penyedia jasa pelatihan swasta menjadi prioritas dibantu dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"BUMN juga ikut campur di sini karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif," terang Jokowi.

Selain pelatihan swasta dan BUMN, Jokowi juga mendorong pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK). Ketiganya dimanfaatkan sesuai porsinya.

Kartu pra kerja ditujukan untuk angkatan kerja baru, maupun tenaga kerja yang telah ada sekarang. Angkatan kerja baru harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Baca Juga: Amazon menjadi saham yang paling diburu di Wall Street, ini alasannya

Sementara tenaga kerja yang sudah ada perlu untuk dikembangkan. Peningkatan keterampilan diperlukan untuk mendorong produktifitas dan keberdayaan mengingat mayoritas tenaga kerja Indonesia berpendidikan rendah.

"Supaya menjadi catatan kita semuanya 58% tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi," terang Jokowi.

Baca Juga: KPPU akan teliti dugaan praktik perdagangan tidak sehat e-wallet di minimarket

Jokowi menegaskan program yang menjadi unggulan saat masa kampanye itu harus dijalankan Januari mendatang. Platform digital untuk menunjang hal tersebut telah disiapkan oleh Kantor Staff Kepresidenan (KSP) dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×