Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi mandat yang tak mudah untuk para menteri perekonomian di periode terakhirnya ini, yaitu mengatasi defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).
Tak tanggung-tanggung, Jokowi menargetkan masalah CAD bisa teratasi dalam kurun tiga sampai empat tahun ke depan. Artinya, paling tidak pada 2023, neraca transaksi berjalan mesti mulai mencatat surplus.
Baca Juga: Jokowi kembali katakan upaya menarik devisa dengan pengembangan destinasi wisata baru
Merespon mandat Presiden tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi quick-wins. Salah satu program prioritas yang menjadi quick-wins tersebut ialah program mandatori penggunaan biodiesel di dalam negeri yang roadmap-nya diakui telah disusun sampai dengan B40, B50, B70, bahkan B100.
Saat ini, pemerintah telah menerapkan mandatori B30. “Dengan program B30 itu nantinya penyerapan kelapa sawit atau CPO bisa mencapai 10 juta kiloliter dan penghematan (devisa) bisa mencapai US$ 8 miliar. Ini kenapa bisa menjadi quick-wins untuk mengurangi defisit neraca dagang dan CAD,” tutur Airlangga dalam Kompas 100 CEO Forum, Kamis (28/11).
Baca Juga: Jokowi minta layanan kenotariatan adaptif terhadap teknologi
Untuk mencapai penerapan mandatori B100, Airlangga mengatakan salah satu upaya yang tengah dilakukan yaitu menyiapkan konversi pada kilang minyak di Plaju, agar dapat mengolah minyak sawit mentah menjadi bahan bakar.
Pemerintah juga sedang mengerjakan peta jalan untuk green avtur yang berpotensi menghemat devisa hingga US$ 2 miliar per tahun. Untuk mengurangi ketergantungan pada impor migas, Airlangga menyebut, restrukurisasi bisnis Tuban Petrochemical menjadi salah satu prioritas untuk mengembangkan usaha petrokimia domestik.
Strategi lainnya dalam mengentas CAD secara cepat ialah menarik investasi langsung alias foreign direct investment (FDI) sebesar-besarnya ke dalam negeri. Untuk menciptakan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha yang memadai dan atraktif, pemerintah kini tengah menyiapkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan.
Baca Juga: Jokowi: 54% pekerja di Indonesia dulunya stunting
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, menurutnya, bakal memuat 11 klaster meliputi antara lain penyederhanaan izin berusaha, penyederhanaan syarat investasi, ketenagakerjaan, kemudahan untuk UMKM, mekanisme visa, dukungan riset teknologi dan inovasi, administrasi pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah, hingga soal kemudahan pengadaan lahan bagi investor dan sanksi hukum yang menjadi lebih berbasis administratif.
Selain itu, Airlangga mengatakan, pemerintah masih memiliki beberapa program quick-wins lainnya mulai dari perubahan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), percepatan perluasan digitalisasi transaksi daerah, perbaikan ekosistem ketenagakerjaan, dan penerapan kartu pra-kerja.
Percepatan pelaksanaan pengadaan tanah, percepatan penetapan RTRW dan RDTR pengembangan kawasan Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang, serta pengembangan litbang industri farmasi.
Baca Juga: Jokowi targetkan akhiri defisit transaksi berjalan (CAD) dalam empat tahun
Juga percepatan pengembangan usaha gasifikasi batubara, pengembangan usaha dan riset energi hijau, dan penyelesaian perundingan perdagangan.
Pada bidang pertanian juga pemerintah mengembangkan hortikultura berorientasi ekspor, kemitraan pertanian berbasis teknologi, serta pengembangan asuransi pertanian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
