Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meresmikan Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP). Hadirnya Geoportal KSP ini diharapkan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan nasional holistik.
Di samping itu akan mengatasi masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. "Negara kita terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan, dimana-mana masalahnya itu," ujar Jokowi, Selasa (11/12).
Jokowi mencontohkan di pulau Kalimantan seluas 19,3% lahan berada tumpang tindih. Dari total luas lahan 53,98 juta hektare (ha), 10,4 juta ha dipastikan tumpang tindih pemanfaatan.
Pada satu peta tersebut nantinya akan terlihat bila tumpang tindih. Setelah itu, pemerintah dapat melakukan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut.
Jokowi minta Kementerian dan Lembaga (K/L) segera melakukan tindakan alternatif terkait tunpang tindih lahan. "Segera manfaatkan peta indikatif tumpang tindih IGT yang telah ada," terang Jokowi.
Pemerintah juga telah memiliki mekanisme penanganan tumpang tindih lahan. Asal tahu saja, saat ini dalam kebijakan satu peta pemerintah telah melakukan integrasi 83 peta tematik.
Masih terdapat dua peta tematik yang belum selesai diintegrasikan. Dua peta tematik tersebut adalah Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) yang sedang dalam proses penetapan dan Peta Batas Administrasi Desa dan Kelurahan.
Geoportal KSP menjadi geoportal acuan seluruh lembaga atau masyarakat yang membutuhkan Satu Peta Indonesia. KSP sendiri terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu : Kompilasi, pengumpulan peta tematik; Integrasi, koreksi peta tematik terhadap peta dasar; dan Sinkronisasi, penyelesaian permasalahan yang tumpang tindih antar peta tematik.
Peta tematik hasil integrasi tersebut sudah diinput ke dalam Geoportal KSP dan akan dapat diakses oleh K/L dan Pemda melalui laman http://portalksp.ina-sdi.or.id.
"Nantinya perencanaan pembangunan lebih akurat, bukan hanya berdasarkan data tetapi juga berdasarkan peta," ujarnya.
Oleh karena itu, Jokowi minta K/L serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera memanfaatkan satu peta tersebut untuk membuat kebijakan. Selain itu ke depan juga Jokowi minta menyiapkan mekanisme pembaruan agar data pada satu peta selalu menyajikan data terbaru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
