Reporter: Noverius Laoli | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Peningkatan kuantitas dan kualitas penerimaan dari pajak menjadi salah satu prioritas kebijakan fiskal dalam visi misi Calon Presiden (capres) Joko Widodo dan calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla. Soalnya, realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun kerap tidak memenuhi target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Realisasi penerimaan pajak tahun 2013 lalu mencapai Rp 1.099,9 triliun atau hanya 96% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.139,32 triliun. Sementara realisasi penerimaan pajak per 28 April 2014 sebesar Rp 281,71 tiliun. Realisasi tersebut sebesar Rp 25,38% dari target tahun 2014 yang mencapai Rp 1.110,19 triliun.
Untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, pasangan Capres dan Cawapres Jokowi-JK berjanji akan mengevaluasi kinerja kenaikan penerimaan pajak seiring dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Jokowi malahan berkeinginan membentuk kementerian baru yang nantinya mengurusi perpajakan. Hal itu dilakukan karena selama ini, managemen dan pengelolaan pajak acap kali bermasalah.
Jokowi menghendaki agar kementerian baru yang khusus menangani pajak itu langsung berada di bawah presiden. Nantinya kementerian tersebut juga membenahi tata kelola pajak yang merupakan sumber pendapatan terbesar negara.
Anggota tim sukses Jokowi-JK Eva Kusuma Sundari menjelaskan bahwa pasangan ini nantinya akan menjadikan penerimaan pajak menjadi prioritas. "Program ini memang suatu tuntutan yang harus menjadi prioritas," ujarnya kepada KONTAN, Jumat (23/5).
Eva bilang pertama, Jokowi-JK akan melakukan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran. Kedua, melakukan evaluasi kinerja kenaikan penerimaan pajak seiring dengan kenaikan potensinya seperti pertumbuhan PDB.
Ketiga, merancang ulang lembaga pemungutan pajak berikut peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur perpajakan. Sebab dengan kualitas dan kuantitas aparatur yang meningkan otomatis proses pemungutan pajak juga akan semakin maksimal. "Ini salah satu fokus perhatian pasangan Jokowi-JK," tegas Eva.
Keempat, melakukan desain ulang arsitektur fiskal Indonesia. Kelima, meningkatkan realisasi penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Keenam, pemberian insentif bagi lembaga dan daerah yang memiliki penyerapan anggatan yang tinggi dalam mendukung prioritas pembangunan dan kebocorannya rendah.
Ketujuh, pengurangan utang negara secara bertahap sehingga rasio utang terhadap PDB mengecil. Dan kedelapan, utang baru hanya ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif dalam rangka meningkatkan potensi output yang memberikan dampak multiplier tinggi di masa yang akan datang. Ambil contoh seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pendidikan dan kesehatan.
Program-program tersebut, menurut Eva akan direalisasikan pasangan Jokowi-JK bila nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Ia mengatakan, program ini telah dipikirkan dengan matang dan penuh perhitungan agar nantinya ketika sudah berkuasa bisa langsung direalisasikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
