Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten dan kota yang melaksanakan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Dan juga provinsi atau kota/kabupaten yang belum melaksanakan PSBB tetapi memakai cara yang lain yang saya lihat juga ada yang berhasil,” tutur Presiden saat mengawali Rapat Terbatas, Selasa (12/5) dilansir dari laman Setkab.
Untuk itu, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin terkait evaluasi pelaksanaan PSBB, sebagai berikut:
Baca Juga: Jokowi resmi ubah iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan, jadi berapa?
Pertama, Jokowi ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah, baik yang melakukan PSBB maupun tidak.
“Berdasarkan data kasus baru sebelum dilakukan PSBB dan sesudahnya, memang kalau kita lihat hasilnya bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah,” imbuhnya.
Ini karena, lanjut Jokowi, memang pelaksanaannya juga dengan efektivitas yang berbeda-beda dan juga agar daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual/konsisten namun tidak PSBB, tapi juga ada daerah yang penambahan kasusnya turun tetapi juga belum konsisten serta masih fluktuatif.
“Juga ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB. Ini juga hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi: ada apa, kenapa,” kata Jokowi.
Baca Juga: Ini 5 arahan presiden Jokowi soal evaluasi pelaksanaan PSBB
Kedua, dari seluruh provinsi dengan kasus positif terbanyak hanya 3 provinsi yang melakukan status PSBB, yaitu DKI Jakarta, Jabar, dan Sumatra Barat, sedangkan tujuh provinsi lainnya masih non PSBB.
“Karena itu, kita juga harap evaluasi baik provinsi/kabupaten/kota yang tidak memperlakukan PSBB tapi juga menjalankan kebijakan physical distancing, menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,” tandas Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi sampaikan bahwa ini harus diperbandingkan yang PSBB maupun yang non PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat disesuaikan dengan proses di daerah masing-masing.
Ketiga, Presiden berharap manajemen pengendalian PSBB juga tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan.
“Artinya, juga bersifat akulturasi penanganan sebuah kawasan besar yang saling mendukung sehingga manajemen angka daerahnya menjadi terpacu. Misalnya seperti yang sudah dilakukan Jabodetabek, ini saling kait-mengkait sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik,” tuturnya.
Baca Juga: Agar PSBB di seluruh Pulau Jawa efektif, ini usulan BNPB
Keempat, berdasarkan data Gugus Tugas 70% kasus positif itu ada di Pulau Jawa, 70% kasus positif ada di Pulau Jawa, dan semikian juga dengan angka tertinggi kematian, 82% ada di Jawa.
“Untuk itu saya minta Gugus Tugas untuk memastikan pengendalian Covid di 5 provinsi di Pulau Jawa ini betul-betul dilakukan secara efektif terutama dalam waktu 2 minggu ke depan ini. Kesempatan kita mungkin sampai Lebaran, jadi itu harus betul-betul kita gunakan,” ujarnya.
Kelima, Jokowi minta pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. “Semuanya didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB,” pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
