Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
“Karena itu, kita juga harap evaluasi baik provinsi/kabupaten/kota yang tidak memperlakukan PSBB tapi juga menjalankan kebijakan physical distancing, menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,” tandas Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi sampaikan bahwa ini harus diperbandingkan yang PSBB maupun yang non PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat disesuaikan dengan proses di daerah masing-masing.
Ketiga, Presiden berharap manajemen pengendalian PSBB juga tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan.
“Artinya, juga bersifat akulturasi penanganan sebuah kawasan besar yang saling mendukung sehingga manajemen angka daerahnya menjadi terpacu. Misalnya seperti yang sudah dilakukan Jabodetabek, ini saling kait-mengkait sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik,” tuturnya.
Baca Juga: Agar PSBB di seluruh Pulau Jawa efektif, ini usulan BNPB
Keempat, berdasarkan data Gugus Tugas 70% kasus positif itu ada di Pulau Jawa, 70% kasus positif ada di Pulau Jawa, dan semikian juga dengan angka tertinggi kematian, 82% ada di Jawa.
“Untuk itu saya minta Gugus Tugas untuk memastikan pengendalian Covid di 5 provinsi di Pulau Jawa ini betul-betul dilakukan secara efektif terutama dalam waktu 2 minggu ke depan ini. Kesempatan kita mungkin sampai Lebaran, jadi itu harus betul-betul kita gunakan,” ujarnya.
Kelima, Jokowi minta pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. “Semuanya didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB,” pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
