kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.478.000   -4.000   -0,27%
  • USD/IDR 15.685   -195,00   -1,26%
  • IDX 7.504   8,04   0,11%
  • KOMPAS100 1.166   4,61   0,40%
  • LQ45 927   -2,36   -0,25%
  • ISSI 227   1,87   0,83%
  • IDX30 478   -1,88   -0,39%
  • IDXHIDIV20 574   -2,08   -0,36%
  • IDX80 133   0,26   0,20%
  • IDXV30 142   0,64   0,46%
  • IDXQ30 160   -0,33   -0,20%

Jokowi dituding biarkan Ahok bermusuhan dengan PKL


Selasa, 13 Agustus 2013 / 11:47 WIB
Jokowi dituding biarkan Ahok bermusuhan dengan PKL
ILUSTRASI. GTA V Resmi Meluncur Untuk Konsol Next-Gen, Apa Bedanya dengan Versi Terdahulu?


Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Sikap keras Basuki Tjahaja Purnama kepada pedagang kaki lima (PKL) dinilai sengaja dibiarkan oleh Joko Widodo. Sebab, Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak menegur atau menghentikan sikap arogan wakilnya tersebut.

"Jokowi ini kalau saya nilai bermuka dua. Di satu sisi, Wagub disodorkan bermusuhan dengan PKL, tapi dia sebagai Gubernur tidak menegur, tidak stop tindakan arogan Ahok," kata Ketua Umum Asosisasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (13/8/2013).

"Di satu sisi, Jokowi (dengan gaya blusukan-nya) seperti menyiram dengan air orang yang sedang kehausan," ujar dia menambahkan.

Cara-cara Basuki menghadapi PKL, menurut Ali, seperti Amerika Serikat yang melakukan agresi ke Irak. Dia mengatakan hal seperti itu tak pantas dilakukan sebagai seorang pemimpin, yang notabene harus menjadi pengayom masyarakat, dan bukannya menakut-takuti.

Pemprov DKI, sebut Ali, dalam penertiban Tanah Abang pada Minggu (11/8/2013) lalu telah mempersiapkan 700 personel yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Polri. Ia melihat hal itu menunjukkan arogansi otoriter yang seharusnya tidak terjadi.

"Rakyat dibenturkan pasukan gabungan, ini bahaya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi para pemimpin," kata dia.

Tak hanya mengecam dan mensomasi Ahok, asosiasi rencananya akan melayangkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis atau Jumat pekan ini. "Kita juga akan melaporkan ke Komnas HAM, Kepolisian, dan Pengadilan Jakarta Pusat," tutur Ali. (Estu Suryowati/kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES)

[X]
×