Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan mengatasi beredarnya rekaman percakapan yang diduga Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir terus bergulir.
Pasalnya, hingga saat ini, Presiden Jokowi belum juga menunjukkan sikap tegasnya atas masalah tersebut. Padahal, imbas persoalan tersebut bukan mustahil bisa meluas jika tidak cepat segera ditangani.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan meminta supaya Jokowi dan DPR bisa segera bersikap. Presiden harus meminta penjelasan langsung kepada Rini dan tidak menunggu mendapatkan informasi yang detail atas persoalan tersebut.
Mamit juga menyarankan agar parlemen meminta klarifikasi kepada Rini dan Sofyan. Hal ini terutama terkait isi percakapan sebenarnya seperti yang beredar di media sosial. Termasuk, menjawab pertanyaan soal dugaan adanya obralan bagi-bagi fee saat itu. "DPR perlu mengakhir perang dingin dengan Rini supaya bisa segera mengklarifikasi permasalahan yang ada," kata Mamit dalam keterangannya, Rabu (2/5).
Mamit menegaskan, kasus percakapan Rini-Sofyan bisa berimbas pada kehilangan kepercayaan dunia usaha kepada Indonesia. Menurut Mamit, bisnis yang digarap Kementerian BUMN sedikit banyak melibatkan pihak ketiga.
Karena itu, dugaan adanya percakapan tentang fee proyek, bisa berimbas pada dunia investasi dalam negeri. "Sedikit banyak pasti akan terdampak, misalnya terhadap pihak ketiga, entah itu perbankan, atau investor lain yang mau kerja sama dengan BUMN. Jika benar seperti dugaan awal, akan sangat berdampak negatif terhadap investasi kita," beber Mamit.
Mamit mendorong banyak pihak untuk bisa mengungkap dan memperdengarkan rekaman itu secara utuh. Harapannya persepsi yang terlanjur liar selama ini, bisa diredam dan tidak membuat kegaduhan semakin panjang.
Namun begitu, Mamit belum melihat persoalan ini berimbas pada kepercayaan pasar modal. Bukan berarti pemerintah bisa berleha-leha. Pemerintah harus bisa menjaga agar kasus ini tidak sampai menimbulkan gejolak besar. "Sampai sekarang masih aman, dampaknya belum ada, dan diharapkan jangan sampai ke situ," kata Mamit.
Evaluasi Rini
Sebelumnya, pengamat pasar modal Adler Haymans Manurung mengharapkan Presiden Jokowi segera mencopot Rini Soemarno dari posisi menteri BUMN. Alasannya bukan semata-mata karena rekaman pembicaraan Rini dengan Dirut PLN Sofyan Basir yang diduga membawa kepentingan kerabat, tapi juga lantaran menteri kelahiran Maryland, Amerika Serikat itu minim prestasi.
Menurut Adler, selama ini Rini lebih menunjukkan sisi kontroversialnya ketimbang kinerjanya. Antara lain, kebiasaan Rini menggonta-ganti direksi BUMN. Dalam pandangan Adler, cara kerja Rini justru kontraproduktif bagi BUMN. "Tidak ada yang cemerlang selama kepemimpinannya," kata Adler.
Adler menambahkan, sebenarnya sah-sah saja Rini melakukan bongkar pasang direksi BUMN. Namun, katanya, harus ada alasan jelas dan tidak gegabah. "Sebaiknya presiden (Jokowi) mengevaluasi keberadaan Rini di kabinet," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
