Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
Andrinof menjelaskan bahwa PSN seharusnya memberi manfaat berantai ke berbagai sektor dan memiliki dampak besar bagi masyarakat. PSN idealnya ditempatkan di wilayah yang memerlukan dukungan pemerintah sebelum swasta masuk.
Oleh karena itu, pemberian status PSN dan KEK kepada proyek-proyek swasta ini dianggap tidak sejalan dengan konsep awalnya.
"Cepat atau lambat masyarakat akan paham jika dampak dari tempelan status PSN itu lebih banyak untuk investor swasta di proyek tersebut, itu jelas penyimpangan dari konsep proyek strategis nasional yang sebenarnya," tambahnya.
Baca Juga: Mengupas Program Tiga Juta Rumah Prabowo, Persiapan Pengembang Hingga Perbankan
Lebih lanjut, Andrinof menyebut bahwa pemberian status PSN dan KEK ini pada akhirnya akan dipahami masyarakat sebagai bagian dari barter bisnis dan politik antara Presiden Jokowi dan para konglomerat yang terlibat dalam pembangunan fasilitas di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Itu adalah bisnis murni di mana kerugian mereka membangun fasilitas di IKN langsung dapat penggantian dalam bentuk mempercepat peningkatan penjualan produk properti mereka di tempat lain," pungkasnya.
Selanjutnya: Pada Tahun 2025, Pemerintah Tetapkan Libur Nasional-Cuti Bersama Sebanyak 27 Hari
Menarik Dibaca: Astra Life Luncurkan AVA Asya Hasanah Proteksi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
