Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada dua perusahaan swasta menjelang akhir masa jabatannya. Namun, langkah ini dinilai oleh sejumlah pihak sebagai keputusan yang terkesan dipaksakan.
Dua perusahaan yang mendapat status KEK adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), anak perusahaan dari Sinar Mas Group, dan PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRJA) yang merupakan entitas usaha dari Mayapada Group. Penetapan status ini dilakukan pada 7 Oktober 2024.
BSDE memperoleh KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten, yang dibangun di lahan seluas 59,68 hektare. Proyek ini menargetkan investasi sebesar Rp 18,8 triliun dan diharapkan dapat menciptakan 13.446 lapangan kerja.
Baca Juga: Proyek Milik BSDE dan Mayapada Dapat Status KEK dari Pemerintah
Sementara itu, SRJA mendapatkan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, dengan target investasi sebesar Rp 6,91 triliun dan potensi menyerap 105.406 tenaga kerja.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga memberikan status Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Pantai Indah Kapuk (PIK 2), yang dimiliki oleh Sugianto Kusuma alias Aguan.
Pengamat dan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Andrinof Chaniago, mengkritik perubahan status proyek swasta menjadi PSN dan KEK tersebut. Menurutnya, penetapan ini tampak dipaksakan.
"Perubahan status proyek swasta menjadi PSN itu seperti dipaksakan. Karena arti strategisnya itu menyimpang dari maksud sebenarnya dari sebuah proyek strategis," ujar Andrinof kepada *Kontan.co.id* pada Senin (14/10).
Baca Juga: Perkuat Industri Logistik, Pelindo Berupaya Pangkas Waktu Singgah Kapal
Andrinof menjelaskan bahwa PSN seharusnya memberi manfaat berantai ke berbagai sektor dan memiliki dampak besar bagi masyarakat. PSN idealnya ditempatkan di wilayah yang memerlukan dukungan pemerintah sebelum swasta masuk.
Oleh karena itu, pemberian status PSN dan KEK kepada proyek-proyek swasta ini dianggap tidak sejalan dengan konsep awalnya.
"Cepat atau lambat masyarakat akan paham jika dampak dari tempelan status PSN itu lebih banyak untuk investor swasta di proyek tersebut, itu jelas penyimpangan dari konsep proyek strategis nasional yang sebenarnya," tambahnya.
Baca Juga: Mengupas Program Tiga Juta Rumah Prabowo, Persiapan Pengembang Hingga Perbankan
Lebih lanjut, Andrinof menyebut bahwa pemberian status PSN dan KEK ini pada akhirnya akan dipahami masyarakat sebagai bagian dari barter bisnis dan politik antara Presiden Jokowi dan para konglomerat yang terlibat dalam pembangunan fasilitas di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Itu adalah bisnis murni di mana kerugian mereka membangun fasilitas di IKN langsung dapat penggantian dalam bentuk mempercepat peningkatan penjualan produk properti mereka di tempat lain," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
