Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Lifting minyak mentah Indonesia terus berkurang dari tahun ke tahun. Namun, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla yakin lifting minyak mulai tahun depan akan naik. Bahkan, lifting minyak bisa mencapai level psikologis yang selama ini sulit tercapai, yakni sejuta barel per hari (bph).
Tahun ini, pemerintah sudah merevisi target lifting minyak dari sebesar 870.000 bph menjadi cuma 818.000 bph. Target ini menurun dari realisasi tahun lalu yang mencapai 826.000 bph. Pasalnya, dari tahun ke tahun, lifting minyak turun karena produksi dari setiap sumur-sumur minyak berkurang akibat faktor sumur yang tua.
Namun, Kalla optimistis lifting minyak tahun depan bisa mencapai sejuta bph. "Tahun 2015, blok Cepu sudah beroperasi," ujar Kalla, dalam dialog Tata Kelola Minyak dan Gas (Migas), Senin (8/9).
Blok Cepu merupakan mega proyek di sektor migas. Per September 2014, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi blok minyak yang berada di Blora-Jawa Tengah dan Bojonegoro-Jawa Timur ini hanya sekitar 29.000 bph. Namun, jika seluruh fasilitas beroperasi, produksi blok Cepu bisa bertambah 150.000 bph. Target operasi seluruh fasilitas sebenarnya pada Agustus 2014, tapi mundur hingga awal 2015.
Selain itu, pemerintahan Jokowi-Kalla mendatang juga akan memperbaiki tata kelola migas untuk mendongkrak produksi. Persoalan produksi juga menyangkut efektivitas kinerja. Menurut Kalla, Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas saat ini memiliki jumlah pegawai sekitar 3.000 orang namun lifting menurun.
"Padahal, dulu ketika jumlah pegawai SKK Migas kurang dari 100 orang, pernah mencapai produksi minyak hingga 1,6 juta bph," jelas Kalla. Oleh karena itu, sistem kerja di SKK Migas juga perlu dibenahi. Namun, Kalla enggan menjelaskan lebih lanjut.
Selain menggenjot produksi, permasalahan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini terjadi, juga membutuhkan solusi dari sektor gas. Kalla menjanjikan akan membenahi distribusi gas sehingga kekayaan bahan bakar alternatif itu bisa terpakai secara optimal dari saat ini.
Praktisi Energi Cecep Mulyana yang juga mantan Vice President Total Indonesia berpendapat, salah satu penghambat lifting minyak adalah perizinan di sektor ini yang berbelit-belit. Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mencatat, ada 69 jenis izin di sektor hulu migas yang meliputi 284 proses yang melibatkan 17 instansi pemerintah.
Akibatnya, dari 60 cekungan minyak, masih ada 29 cekungan yang belum dieksplorasi. Pemangkasan perizinan akan mengoptimalkan eksplorasi cekungan minyak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
