CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.527.000   14.000   0,93%
  • USD/IDR 15.675   65,00   0,41%
  • IDX 7.287   43,33   0,60%
  • KOMPAS100 1.121   3,73   0,33%
  • LQ45 884   -2,86   -0,32%
  • ISSI 222   1,85   0,84%
  • IDX30 455   -2,30   -0,50%
  • IDXHIDIV20 549   -4,66   -0,84%
  • IDX80 128   0,06   0,05%
  • IDXV30 138   -1,30   -0,94%
  • IDXQ30 152   -0,90   -0,59%

Jika Pemerintah Daerah Akali Data Inflasi, Konsekuensinya akan Rugikan Negara


Senin, 30 September 2024 / 21:11 WIB
Jika Pemerintah Daerah Akali Data Inflasi, Konsekuensinya akan Rugikan Negara
ILUSTRASI. Jika angka inflasi dimanipulasi, maka hampir seluruh data yang menjadi dasar perencanaan pembangunan menjadi tidak akurat.KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan ada modus-modus baru untuk mengakali angka inflasi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah. 

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan bahwa inflasi merupakan data makroeekonomi yang sangat penting setelah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Jika angka inflasi diakali atau dimanipulasi, maka hampir seluruh data yang menjadi dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan makro dan moneter menjadi tidak akurat.

Baca Juga: Banyak Pemda Akali Data Inflasi, Ekonom Beberkan Konsekuensinya ke Ekonomi Indonesia

"Kita seperti sedang mengemudikan mobil dengan indikator temperatur rusak, mobil bisa tiba-tiba mogok karena overheating," ujar Wija kepada Kontan.co.id, Senin (30/9).

Dampak dari angka inflasi yang diakali, maka kebijakan terkait suku bunga acuan, kenaikan upah, nilai tukar hingga penyesuaian anggaran tidak merefleksikan kenyataan.

Akibatnya, kenaikan gaji buruh yang tidak mampu mengejar kenaikan biaya hidup, suku bunga riil yang jauh lebih tinggi dari suku bunga riil negara lain dengan negara risk yang hampir sama, proyek besar yang selalu mengalami eskalasi biaya hingga daya dorong APBN dan APBD terhadap pergerakan ekonomi yang semakin melemah.

"Jika angka inflasi tidak segara divalidasi, kebijakan ekonomi akan salah arah. Pembangunan hanya akan terefleksi dalam angka-angka statistik saja sementara kehidupan rakyat dan daya saing ekonomi tetap terpuruk," katanya.

Tidak hanya itu, beberapa sektor seperti asuransi, leasing, dana pensiun hingga tabungan haji juga akan mengalami masalah sustainability akibat data inflasi yang tidak sesuai.

Selanjutnya: Investasi Deposito di Dana Pensiun Turun 11,37% pada Juni 2024, Intip Penyebabnya

Menarik Dibaca: Tingkatkan Perekonomian, Dayan Craft Kelola Limbah Kain Perca

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×