Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Setelah lapor sana kemari karena tak kunjung berangkat umroh, akhirnya jamaah PT First Anugerah Karya Wisata alias First Travel menempuh jalur hukum. Jalur yang dipilih adalah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Adalah tiga jamaah First Travel Hendarsih, Euis Hilda Ria, dan Ananda Perdana Saleh yang bertindak sebagai pemohon PKPU. Kepada KONTAN, hukum ketiganya Anggi Putra Kusuma kepada KONTAN mengatakan, jalur PKPU dipilih guna memberikan kejelasan atas status para kliennya itu.
"Dijanjikan berangkat tapi Mei dan Juni lalu tidak tak kunjung diberangkatkan, sementara uang yang telah lunas juga tak jelas nasibnya, maka itu kami minta kejelasan dalam PKPU ini," ungkap dia, Jumat (28/7).
Tak hanya itu, Anggi pun bilang, PKPU dipilih lantaran proses hukumnya tak terlalu lama jika dibandingkan dengan perkara perdata biasa atau pidana yang bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun. Sebab, dalam PKPU majelis hakim diwajibkan memutus perkara 20 hari sejak perkara didaftarkan.
Apalagi, lanjut Anggi, jika permohonan PKPU-nya diterima, First Travel hanya diberikan waktu 270 hari untuk menyelesaikan sengketa dengan para jamaah dalam proposal perdamaian.
"Kalau pun jadi diberangkatkan kapan waktunya? Kalau tidak uangnya kapan dikembalikan? Nanti hal-hal itu yang djabarkan dalam proposal," tukas Anggi.
Selain itu PKPU juga memiliki konsekuensi hukum yang pasti jika pihak First Travel lalai dalam menjalankan proposal perdamaiannya. Sekadar tahu saja, permohonan PKPU ini diajukan 25 Juli 2017 lalu dan belum ditetapkan kapan sidang perdananya.
Namun yang pasti, Anggi berpendapat dasar pengajuan PKPU ini adalah perjanjian yang tidak dipenuhi oleh First Travel. Sehingga hal tersebut dinilanya dapat diklasifikasikan sebagai utang berdasarkan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Ia juga menyampaikan hingga saat ini yang jamaah yang sudah melaporkan dalam proses PKPU ini mencapai 46 jamaah yang berasal dari Jakarta, Medan, dan Jawa Tengah dengan total tagihan mencapai Rp 452 juta.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi Humas First Travel Yudi tak berkomentar. "Saya belum tahu ada yang ngajuin gugatan," katanya. Hal yang sama juga dikatakan Suminoto, kuasa hukum First Travel. "Belum bisa komentar karena belum baca permohonan. Saya juga belum dapat panggilan dari pengadilan," tukas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
