Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Restorasi Gambut (BRG) menaksir berkat kerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) terhadap upaya restorasi ekosistem gambut bisa menghemat biaya mencapai Rp 28,12 triliun.
Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama BRG Budi Wardhana mengatakan, hanya untuk pemetaan lahan gambut dengan metode coring penghematan yang bisa dilakukan hampir 300 kali lipat.
"Biasanya untuk satu titik konversi kita mengeluarkan Rp 2,25 juta per hektare (ha), maka dikalikan saja 17,5 juta ha yang ada di tujuh provinsi (totalnya Rp 28,12 triliun)," katanya di Jakarta, Senin (18/3).
Adapun tujuh Provinsi itu adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Maka itu, ia menilai kerjasama ini sangat efisien tak hanya membantu pemetaan lahan gambut yang terbakar tapi juga penghematan uang negara.
Apalagi, restorasi gambut ini menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, dari sisi pemadaman kebakaran lahan gambut juga diharapkan dengan MoU ini bisa semakin meningkat. Adapun dari 2015-2018 penurunan titik panas di lahan gambut, BRG mengklaim, sudah mencapai 98,5%.
Sekadar tahu saja, kerjasama dengan LAPAN ini bentuk konkrit dalam penyediaan, pemanfaatan data dan informasi penginderaan jauh untuk mendukung restorasi ekosistem gambut.
Kegiatan tersebut mulai dari perencanaan, monitoring, serta penelitian dan pengembangan terkait dengan restorasi ekosistem gambut dengan memanfaatkan keunggulan teknologi, data dan informasi penginderaan jauh.
Kepala BRG Nasir Foead mengatakan, kerjasama ini akan berlangsung hingga 31 Desember 2020 dan akan mencakup pemanfaatan data dan informasi penginderaan jauh.
"Seperti berupa identifikasi burn scarf, jaringan kanal, pembukaan lahan dan data hotspot," tambah dia.
Selain itu, dalam kerja sama ini juga akan dilaksanakan pengembangan sistem informasi dan monitoring pelaksanaan restorasi ekosistem gambut serta pemanfaatan data LiFAR dan hasil investasi ekosistem gambut di tujuh provinsi.
Sementara itu Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin mengatakan memang, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan daerah untuk mengembangkan citra satelit yang dimiliki LAPAN sendiri.
Hal itu sesuai amanat Perpres No. 6/2012, UU Keantariksaan dan PP 11/2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh. Sehingga, bisa mengefisiensikan anggaran.
Thomas mencatat, setidaknya penghematan anggaran telah terjadi sejak 2015. "Pada 2015 penghematan terjadi sebesar Rp 3 triliun, 2016 sebesar Rp 5triliun, 2017 Rp 7 triliun, dan 2018 meningkat menjadi 13 triliun," jelas dia.
Peningkatan itu dilakukan karena saat ini sudah semakin banyak K/L dan daerah yang sepenuhnya menggantungkan citra satelit kepada LAPAN. Ia pun berharap, kedepan banyak pihak terus bertambah menggunakan citra satelit kapan.
"Termasuk kerjasama dengan BRG ini citra satelit pemanfaatan yang digunakan untuk lahan gambut sesungguhnya juga digunakan untuk pemantauan kondisi hutan, kondisi perkebunan terkait berkait aspek kegiatan pertambangan atau dampak dari dampak bencana jadi lebih hemat kan," tutup Thomas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
