Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Bujet 2014 tersandera anggaran subsidi energi yang membengkak Rp 110,03 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2014. Dengan alokasi belanja subsidi yang besar tersebut, pemerintah meminimalkan serapan pos belanja lainnya untuk bisa menjaga defisit fiskal dalam batas aman.
Nah, belanja modal adalah pos belanja yang memiliki realisasi paling minim. Padahal pos belanja ini sangat penting untuk mendorong pembangunan karena yang direalisasikan adalah infrastruktur.
Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2014, belanja pemerintah pusat hanya mencapai 20,5% dari target. Itu berarti pemerintah baru berbelanja Rp 256,1 triliun dari pagu Rp 1.249,9 triliun.
Realisasi belanja modal pada bulan April hanya sebesar 7% dari pagu belanja modal yang sebesar Rp 184,2 triliun. Bila dibanding realisasi dengan periode yang sama tahun lalu pun, realisasi empat bulan pertama 2014 ini lebih rendah.
Belanja modal April 2014 tetap tergolong rendah namun lebih tinggi yaitu mencapai 9,5% atau sebesar Rp 17,5 triliun. Sedangkan untuk realisasi belanja pemerintah pusatnya sendiri pada tahun lalu mencapai 18,7% dari pagu atau sebesar Rp 215,5 triliun.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan realisasi belanja yang kecil pada empat bulan pertama ini sebagai akibat pemerintah yang perlu menjaga fiskal dengan baik. Pasalnya beban subsidi energi akan naik. "Belanja yang relatif lambat ini inline untuk jaga fiskal," ujar Chatib di Jakarta, Rabu (11/6).
Dirinya menjelaskan kalau serapan belanjanya terlalu cepat dan di sisi lain beban belanja subsidi naik, maka imbasnya defisit anggaran bisa lebih dari target. Dengan APBN 2014, defisit anggaran dipagu 1,69% dari PDB atau sebesar Rp 175,4 triliun. Di April, defisit anggaran sebesar Rp 19,6 triliun.
Pemerintah harus menjaga pelan-pelan defisit pada periode awal, agar ketika triwulan III dan IV ketika periode serapan biasanya naik tidak terjadi pelonjakan defisit yang besar. Realisasi belanja modal yang baru 7% dari pagu pun, dinilai Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini sesuai dengan perlambatan ekonomi yang memang dikehendaki mengalami perlambatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
