kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.884.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.210   -25,00   -0,15%
  • IDX 6.897   65,26   0,96%
  • KOMPAS100 1.002   13,05   1,32%
  • LQ45 771   10,32   1,36%
  • ISSI 224   1,60   0,72%
  • IDX30 397   5,48   1,40%
  • IDXHIDIV20 461   5,31   1,16%
  • IDX80 113   1,46   1,31%
  • IDXV30 113   0,44   0,39%
  • IDXQ30 129   1,86   1,47%

Izin pengguna senjata minimal berpangkat Briptu


Kamis, 20 Maret 2014 / 13:18 WIB
Izin pengguna senjata minimal berpangkat Briptu
ILUSTRASI. Fasilitas gudang produk cat PT Avia Avian Tbk yang baru luncurkan Avitex Gold


Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Dwi Priyatno, memberikan penjelasan mengenai prosedur penggunaan senjata api. Hal itu terkait kasus penembakan yang dilakukan Briptu Susanto kepada atasannya AKBP Pamudji.

"Pangkatnya minimum Briptu, kemudian atasannya mengizinkannya," kata Dwi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/3).

Selain itu, Dwi mengatakan anggota kepolisian juga mengikuti tes kepemilikan senjata api. Anggota yang lulus tes tersebut belum tentu diperbolehkan memegang senjata api.

"Prioritas fungsi yang mana dikedepankan. Kan jumlah senjata kita terbatas, sehingga kita tidak bisa memberikan semua anggota polisi," ujar Jenderal Bintang Dua itu.

Pascapenembakan tersebut, Dwi mengatakan pihaknya tidak serta merta menarik senjata api dari anggota polisi. Anggota yang telah memegang senjata api akan lebih ditingkatkan pengawasannya. "Selain itu arahan-arahan yang lebih jelasnya," imbuhnya.

Sebelumnya, AKBP Pamudji diketahui menjadi korban penembakan yang dilakukan anak buahnya Brigadir Susanto. Kejadian tersebut terjadi di ruang Pelayanan Masyarakat Polda Metro Jaya, Selasa (18/3/2014) malam, pukul 21.30 WIB.

Kini Brigadir Susanto pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal Pembunuhan, 338 KUHP. (Ferdinand Waskita)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×