Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Istana Kepresidenan mengakui pemerintah mendukung Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai menghambat masuknya investasi ke Indonesia.
Hal itu dikatakan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/9).
Moeldoko menegaskan, karena alasan itu, maka pemerintah tidak memperlakukan UU KPK yang sudah disahkan pada 17 September 2019 sama dengan RUU lain yang akan disahkan DPR dalam waktu sepekan ini sebelum DPR periode sekarang demisioner.
Baca Juga: DPR periode ini masih ngotot sahkan RUU KUHP, ada apa?
Apalagi menurutnya, "hasil survei menunjukkan bahwa yang menyetujui untuk revisi UU KPK itu lebih banyak," ujar Moeldoko.
Dengan pertimbangan tersebut, Moeldoko juga menegaskan, sejauh ini pemerintah belum membicarakan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) seperti yang disarankan sejumlah pihak.
Kendati saat ini, banyak tuntutan agar pemerintah membentuk Perppu untuk mengganti RUU KPK yang telah disahkan. Sejumlah kalangan, termasuk KPK sendiri menilai UU KPK tersebut telah melemahkan komisi anti rasuah tersebut.
Sejumlah kewenangan KPK seperti penyadapan dilemahkan dengan harus mendapatkan izin dari dewan pengawas.
Sementara Dewan Pengawas KPK nantinya dipilih oleh Presiden dan bahkan disebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bisa berasal dari lembaga pemerintah.
Baca Juga: Pengesahan RUU KUHP ditunda, Gerindra: Batalkan RUU KPK dan Permasyarakatan
KPK juga diberikan kewenangan menerbitkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan bila dalam dua tahun KPK tak dapat menemukan bukti yang kuat.
Hal ini dinilai juga melemahkan KPK dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit yang merencanakan korupsi secara sistematis dan canggih.
Sejumlah protes dari kalangan masyarakat pun seakan tak dihiraukan pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo. Akhirnya RUU KPK itu pun disahkan DPR dalam waktu kilat menjadi UU.
Selain itu, Mantan Panglima TNI ini juga mengatakan, pemerintah telah meminta agar pengesahan sejumlah RUU lainnya ditunda. RUU yang dimaksud antara lain adalah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pemasyarakatan, dan RUU Pertanahan.
Ketiga RUU tersebut diminta untuk dibahas pada periode selanjutnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyampaikan permintaannya untuk memunda pengesahan RUU KUHP.
Baca Juga: DPR periode ini masih ngotot sahkan RUU KUHP, ada apa?
Penundaan tersebut diajukan mengingat masih adanya penolakan dari sejumlah masyarakat terhadap RUU itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
