Istana Sebut BP Haji Perlu Naik Kelas Jadi Kementerian, Ini Alasannya

Kamis, 21 Agustus 2025 / 15:52 WIB

ILUSTRASI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa ada rencana mengubah Badan Penyelenggara (BP) Haji agar menjadi kementerian.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa ada rencana mengubah Badan Penyelenggara (BP) Haji agar menjadi kementerian.

Prasetyo mengatakan, BP Haji perlu "naik kelas" menjadi kementerian untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.

"Nampaknya dibutuhkan untuk setingkat menteri. Karena koordinasi dengan pihak Arab Saudi ini kan untuk kebutuhan kita semua ya, terutama umrah kita yang kalau dihitung setiap tahun tuh hampir mencapai 2 juta warga negara kita yang melakukan perjalanan umrah," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Prasetyo pun menekankan bahwa pembentukan Kementerian Haji murni karena kebutuhan pemerintah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji selama ini.

"Ini kan bukan masalah (kabinet) makin besar, tetapi masalah kebutuhan. Setelah satu tahun kemarin dibentuk badan, dan setelah pelaksanaan haji, di situ kan ada evaluasi-evaluasi catatan-catatan yang ternyata memang ada sebuah kebutuhan untuk kita meningkatkan kelembagaan dari badan," kata dia.

BP Haji jadi kementerian

Sebelumnya, wacana perubahan Badan Pengelola (BP) Haji menjadi kementerian khusus menguat seiring berlanjutnya pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah di DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan, usulan pembentukan kementerian tersebut muncul agar tugas-tugas pelayanan haji bisa lebih maksimal dan benar-benar tidak lagi membebani Kementerian Agama (Kemenag).

“Ada usulan juga seperti itu. Jadi memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Adies saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Menurut Adies, usulan tersebut kerap disampaikan karena kehadiran kementerian khusus dianggap dapat memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Selain itu, banyak pihak yang melihat perlunya kementerian khusus karena Indonesia adalah negara dengan jemaah haji terbesar di dunia.

“Jadi kemungkinan itu ada, tetapi ini kan nanti melalui pembahasan (RUU Haji). Kita lihat saja pembahasannya nanti seperti apa,” ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana Ungkap BP Haji Perlu "Naik Kelas" Jadi Kementerian", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/08/21/15154161/istana-ungkap-bp-haji-perlu-naik-kelas-jadi-kementerian.