Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di Indonesia, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) terutama yang bersifat langsung atau foreign direct investment (FDI)
Selain dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang di targetkan 5,3% tahun ini, geliat investasi juga diharapkan dapat membuka sebanyak mungkin lapangan kerja baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan, dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah telah menetapkan target penciptaan 10 juta lapangan kerja
"Sampai dengan 2018 lalu, sudah ada sekitar 9,4 juta lapangan kerja tercipta. Kalau tahun ini bisa mendekati pertumbuhan tahun lalu sekitar 3 juta, artinya kita pasti melewati target. Kelihatannya mudah tapi realitanya tidak begitu," ujar Bambang dalam, Selasa (12/3).
Penciptaan lapangan kerja yang tinggi diharapkan jangan hanya mengandalkan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) maupun rekrutmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penciptaan lapangan kerja, menurut Bambang, juga mesti terdorong dari sektor privat yang melakukan investasi, baik investasi baru maupun ekspansi.
Di samping itu, masih ada sejumlah tantangan lain dalam hal penyerapan tenaga kerja Indonesia yang diharapkan terwujud dari masuknya investasi. Bappenas mencatat, dari 7 juta angkatan kerja yang menganggur, sekitar 10% di antaranya berusia muda.
Sementara 11% di antaranya merupakan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Padahal mestinya lulusan SMK ini yang diharapkan lebih mudah mendapat kerja daripada lulusan SMA.
"Jadi tantangan dari sisi suplai juga tidak kalah penting yaitu bagaimana kualitas tenaga kerja kita matching dengan permintaan pemberi kerja. Pertama dari level pendidikan, dan kedua dari kesesuaian bidang," pungkas Bambang.
Tantangan lainnya dalam ketenagakerjaan Indonesia, menurut Bambang, ialah tingginya pekerja informal yang ada saat ini. Menurut catatan Bappenas, 60% dari angkatan pekerja saat ini berada di sektor informal.
Seharusnya, masyarakat didorong untuk lebih banyak masuk ke sektor formal. sebab, di sektor formal besaran upah terjamin di atas upah minimum regional, tersedia jaminan kesehatan dan keselamatan kerja hingga jaminan hari tua.
Selain status sebagai pekerja yang terlindungi, pekerja di sektor formal juga memiliki potensi berkontribusi pada penerimaan negara melalui pembayaran pajak penghasilannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
