Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tendi Mahadi
Mengingat mudik lebih bersifat kultural, Darmaningtyas berpendapat, keputusan bisa atau tidaknya mudik cukup diputuskan oleh pemerintah, yakni presiden.
Menurut dia, survei Balitbang Perhubungan Februari-Maret bisa menjadi acuan pemerintah.
Baca Juga: Begini jurus Gubernur Ganjar menahan gelombang PHK di Jawa Tengah
Dari survei tersebut, dari 42.890 responden di wilayah Jabodetabek, 56% responden menyatakan memilih tidak mudik, 37% belum menentukan akan mudik atau tidak, masih melihat situasi dan kondisi, dan hanya 7% saja yang menyatakan tegas akan mudik.
Dia berpendapat, bila pemerintah segera memutuskan pelarangan mudik, maka kelompok orang yang belum menentukan mudik yakni sebesar 37% dan 7% yang akan mudik bisa mengikuti keputusan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
