kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Inilah program prioritas Jokowi dalam APBD 2013


Selasa, 29 Januari 2013 / 13:31 WIB
Inilah program prioritas Jokowi dalam APBD 2013


Reporter: Edy Can | Editor: Edy Can

JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan penyelesaian kemacetan Ibu Kota dalam program kerja 2013. Hal itu tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. PemprovĀ  DKI Jakarta memprioritaskan anggaran untuk pembelian bus Transjakarta dan metromini sebanyak 1.000 unit.

"Pokoknya kami mau konsentrasi ke Busway, Metromini, dan lain-lain. Karena ini yang menyangkut masyarakat, publik, dan rakyat," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Selasa (29/1).

Setelah mengurus kemacetan, prioritas berikutnya adalah menyelesaikan persoalan banjir. Jokowi menargetkan pengurangan 8-12 titik banjir tiap tahun. "Program untuk banjir banyak sekali. Ada untuk pembebasan tanah, fisik, pengerukan, ada yang untuk membeli alat. Pokoknya semuanya," katanya.

Dengan dana yang dianggarkan dalam APBD 2013, Pemprov DKI Jakarta akan mengeruk kali-kali besar di Jakarta. Sampah-sampah yang mengotori kali akan dibersihkan dengan teknologi penyedotan yang telah diterapkan di sejumlah negara maju. "Mengeruk kalinya pakai ekskavator. Bukan ekskavator darat, saya sudah minta ekskavatornya amphibi. Bisa darat bisa air. Harus pas alat itu," kata Jokowi.

Seperti diketahui, APBD DKI Jakarta senilai Rp 49,9 triliun untuk tahun anggaran 2013 disahkan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (28/1/2013). Rapat dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan dan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, serta unsur lain dari Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, Kepala Dinas, perwakilan ormas-parpol, serta 72 anggota DPRD. Waktu pengesahan anggaran berulang kali diundur karena harus melewati proses pembahasan antara eksekutif bersama legislatif yang panjang. (Kurnia Sari Aziza/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×