Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - SURABAYA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keinginan untuk memastikan bahwa program pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) itu betul-betul dapat memperkuat industri pertahanan di negara Indonesia.
“Siang hari ini kita akan membahas mengenai strategi besar ke depan terhadap industri strategis pertahanan kita yang terutama berkaitan dengan kebijakan pengembangan pengadaan alat utama sistem senjata,” ujar Presiden Jokowi, Senin (27/1) dikutip dari laman setkab.go.id.
Baca Juga: Jokowi: Belum terdapat indikasi penyebaran virus corona di Indonesia
Setelah tadi melihat kondisi di lapangan, Presiden Jokowi ingin mempertegas lagi untuk fokus terhadap pembenahan ekosistem industri pertahanan baik yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan bagi BUMN klaster industri pertahanan kemudian juga ketersambungan dengan industri komponen baik itu pendukung maupun bahan baku.
“Termasuk di dalamnya adalah reformasi supply chain dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan kita kepada barang-barang impor, juga yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, pembenahan manajemen tata kelola, semuanya,” tutur Presiden Jokowi.
Flashback pada tahun 2015, Presiden melihat bahwa saat itu tampak seperti tidak ada manajemen di pabrik ini atau workshop ini. Ia menambahkan bahwa saat itu mesin-mesin berjajaran.
Baca Juga: Jokowi bakal tinjau kapal selam Alugoro-405 di PT PAL
“Saat itu juga langsung saya perintah kepada menteri untuk dibenahi kemudian seingat saya dikucurkan juga setelah itu PMN sebesar Rp 1,5 triliun,” tambah Presiden.
Kepala Negara mengakui bahwa dirinya pernah di pabrik sehingga dapat melihat bagaimana manajemen dan tata kelola perusahaan. Hal penting lain, menurut Presiden, adalah perubahan dari product driven kepada market driven.
“Ini penting sehingga kita bisa memproduksi bukan hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga alat-alat pertahanan, tetapi juga menghasilkan produk untuk menghasilkan produk nonmiliter sampai kepada mendorong agar lebih banyak pesanan, order, dari dalam negeri,” tambahnya.
Baca Juga: Jokowi: Sensus penduduk 2020 berlangsung online
Terutama, soal belanja pertahanan dalam APBN yang mencapai sebesar Rp 127 triliun. Ia menegaskan bahwa minimal paling tidak seperti di negara yang lain paling tidak 15 tahun industri-industri strategis harus memiliki order atau pesanan.
“Sehingga arahnya, tata kelolaanya bisa direncanakan, bisa dibangun sebuah rencana panjang yang baik dan investasinya menjadi lebih terarah,” ujar Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
