kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45725,83   16,46   2.32%
  • EMAS914.000 0,11%
  • RD.SAHAM 0.55%
  • RD.CAMPURAN 0.20%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Ini usulan lengkap DPR soal penghapusan PNS honorer di pemerintahan


Kamis, 20 Februari 2020 / 05:05 WIB
Ini usulan lengkap DPR soal penghapusan PNS honorer di pemerintahan

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID -  DPR telah menyelesaikan pembahasan usulan revisi Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat aturan baru ini disahkan, maka pemerintah tak boleh lagi melakukan rekrutmen tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.

"Hari ini, Rabu (19/02/20) saya selaku Ketua Panja (Panitia Kerja) Perubahan RUU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menyelesaikan tugas, dan draft disetujui perubahannya oleh Badan Legislasi DPR RI," ungkap Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI yang juga Ketua Panja RUU tersebut melalui pernyataan tertulis Rabu (19/2). 

Setelah melalui Badan Legislasi DPR, selanjutnya draf revisi UU No 5/2014 ini akan menjadi inisiatif atau usulan resmi DPR untuk dibahas bersama pemerintah.

Rieke memperinci beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan draf revisi UU No 5/2014 tersebut. 

Baca Juga: Seleksi CPNS tahun 2020 akan kembali dibuka? Ini jawaban Badan Kepegawaian Negara

Pertama, perubahan atas UU No 5 tahun 2014 tentang ASN bertujuan untuk membentuk suatu dasar hukum yang lebih kuat bagi sistem kepegawaian di ASN, untuk adanya satu sistem kepegawaian di Indonesia.

Kedua, perubahan UU ASN ini sebagai upaya politik hukum untuk menyelesaikan persoalan tiadanya kepastian hukum dalam status kepegawaian, bagi para pekerja pelayan publik, karena tidak diatur dalam Bab Peralihan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN.

Baca Juga: Klarifikasi soal PNS pensiun dapat Rp 1 miliar, Tjahjo Kumolo: Salah kutip!
 

Ketiga, perubahan atas UU ASN memberikan kepastian hukum dalam status kepegawaian, bagi para pekerja pelayan publik sebagai ASN yang telah bekerja terus menerus, terutama bagi mereka yang telah memperoleh Surat Keputusan (SK) sebelum 15 Januari 2016, dengan status kerja sebagai tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS atau tenaga kontrak. 

Keempat, pengangkatan sebagai PNS bagi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS atau tenaga kontrak, sesuai kemampuan keuangan negara, melalui verifikasi dan validasi data, berbasis Surat Keputusan (SK) pengangkatan, dimulai tanggal 6 bulan dan paling lama 5 tahun setelah UU hasil revisi ini diundangkan.

Kelima, bagi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS atau tenaga kontrak yang menunggu pengangkatan sebagai PNS, wajib mendapatkan upah atau gaji sekurang-kurangnya sebesar UMK/UMP.

Baca Juga: Pemerintah dan DPR bakal hapus tenaga honorer, begini detailnya

Keenam, perubahan UU ASN bertujuan pula untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial bagi ASN, termasuk jaminan pensiun bagi ASN yang berstatus sebagai PPPK, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Karena itu, dalam konsideran mengingat ditambahkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD RI tahun 1945 tentang kewajiban negara memberikan jaminan sosial.

Ketujuh, pada saat UU ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan pegawai pelayan publik, dengan status tenaga honorer, pegawai tidak tetap pegwai tetap non PNS atau tenaga kontrak. Dengan demikian indonesia measuksi pada satu sistem kepegawaian dengan status Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×