kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.863.000   45.000   1,60%
  • USD/IDR 17.144   14,00   0,08%
  • IDX 7.676   175,76   2,34%
  • KOMPAS100 1.063   25,24   2,43%
  • LQ45 764   17,96   2,41%
  • ISSI 277   5,37   1,98%
  • IDX30 406   7,07   1,77%
  • IDXHIDIV20 492   5,61   1,15%
  • IDX80 119   2,81   2,42%
  • IDXV30 137   1,27   0,94%
  • IDXQ30 130   1,67   1,30%

Ini Upaya Sri Mulyani Genjot Rasio Perpajakan Pada Tahun 2025


Minggu, 30 Maret 2025 / 10:07 WIB
Ini Upaya Sri Mulyani Genjot Rasio Perpajakan Pada Tahun 2025
ILUSTRASI. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kemenkeu akan mengoptimalkan penerimaan negara di tahun 2025 melalui joint program. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Melalui sinergi antar unit Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kemenkeu akan mengoptimalkan penerimaan negara di tahun 2025 melalui joint program. 

Melalui program tersebut, diharapkan potensi penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak akan terus meningkat.

“Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025 melalui joint program dimulai hari ini,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis (27/3).

Baca Juga: Kabar Baik, Ditjen Pajak Hapus Denda Telat Lapor SPT Sampai 11 April 2025

Joint program terdiri dari unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Lembaga National Single Window (LNSW). 

Bendahara Negara mengungkapkan, kerja sama antar ini bertujuan untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia sebagaimana amanat Presiden Prabowo Subianto.

“Joint program ini terdiri dari DJP, DJBC, Setjen, BKF, DJA, Itjen, dan LNSW yang akan saling bekerja sama menerjemahkan amanat Presiden ke dalam tugas dan fungsi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×