Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
Kedua, adalah dengan melakukan patroli. Patroli ini termasuk juga mengawasi secara fisik dan waspada akan kemungkinan barang yang diselundupkan di area-area rawan seperti perbatasan, perhutanan, pesisir, dan sebagainya.
"Makanya patroli akan kita tingkatkan karena banyak daerah rawan. Seperti contohnya adalah pesisir timur Sumatra," tambah Deni.
Baca Juga: Indonesia berkomitmen dorong reformasi WTO
Namun, Deni juga mengatakan bahwa saat ini jumlah personil DJBC untuk melakukan patroli masih cukup, sehingga tidak perlu menambah sumber daya manusia (SDM) terkait hal ini. Hanya waktu patroli yang dipersering.
Selanjutnya, DJBC akan bersinergi dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait, bahkan juga dengan otoritas kepabeanan internasional seperti Malaysia dan Singapura.
Sebagai tambahan informasi, beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.010/2019, PMK Nomor 162/PMK.010/2019, dan PMK Nomor 163/PMK.010/2019.
Baca Juga: Sentimen antiplastik masih membayangi industri plastik
PMK 161/2019 mengatur tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial. Sementara, PMK 162/2019 mengatur tentang Pengenaan BMTPS terhadap Impor Produk Kain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
