Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Terdapat sejumlah strategi kebijakan Indonesia dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan terdapat tiga strategi yang diterapkan Indonesia dalam ekonomi hijau.
Pertama melalui pembangunan rendah karbon, sebagaimana yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Kedua kebijakan net zero emission, dimana telah diterbitkan peta jalan untuk mencapai zero emission pada tahun 2060 termasuk juga net sink sektor kehutanan dan lahan di 2030.
"Ketiga memberikan sejumlah stimulus hijau untuk mendorong peningkatan realisasi ekonomi hijau," kata Jokowi dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) yang disiarkan kanal Sekretariat Presiden, Kamis (20/1).
Ia menjelaskan, upaya konservasi dan restorasi lingkungan yang dilakukan Indonesia, diklaim cukup berhasil. Hak tersebut dilihat dari angka-angka capaian dalam beberapa tahun terakhir ini.
Baca Juga: Di WEF, Jokowi Usul Ada Badan Kerjasama Khusus Pendanaan Infrastruktur Kesehatan
Laju deforestasi diklaim pemerintah turun signifikan sampai ke 75% pada periode tahun 2019-2020 di angka 115.000 hektar. Lebih lanjut, Jokowi menyebut, kebakaran hutan juga turun drastis. Dimana hot spot atau titik api di tahun 2014 adalah 89.000 titik kemudian di tahun 2021 hanya 1300 titik.
Hal tersebut membuat luasan lahan yang mengalami kebakaran pada tahun 2021 menurun menjadi 229.000 hektare dari tahun 2014 seluas 1,7 juta hektare. "Kemudian restorasi lahan gambut juga berjalan dengan baik dari 2016-2021, 3,7 juta hektare telah kita lakukan," ujarnya.
Rehabilitasi mangrove juga dilakukan secara besar-besaran di tahun ini, misalnya 2020-2021 kita telah merehabilitasi 50.000 hektare hutan mangrove dan target pemerintah sampai ke tahun 2024 ialah 600.000 hektare.
"Saya kira ini terluas di dunia dengan daya serap karbon 4 kali lipat dibandingkan hutan tropis, bahkan dengan below ground mangrove dapat capai 10-12 kali lipat," jelas Jokowi.
Baca Juga: Setelah UU Disahkan, Jokowi Akan Pilih Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Ini Calonnya
Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan konservasi dan restorasi, dengan pendirian badan pengelola dana lingkungan hidup. Badan ini akan mengelola lingkungan hidup bersumber dari dalam dan dari luar negeri yang dengan prinsip berkelanjutan kredibel dan akuntabel.
Kemudian penerbitan green sukuk skema pembiayaan inovatif untuk pembiayaan agenda pembangunan yang ramah lingkungan dan juga penerbitan government bond kategori enviromental sosial dan governance. untuk perluas basis investasi yang veromental and socialy responsible.
Pengembangan mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai insentif bagi pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi juga telah dilakukan. "Penerapan budget packing untuk anggaran iklim pada APBN dan menerapkan pajak karbon dalam menangani perubahan iklim," jelasnya.
Indonesia juga disebut berpotensi menjadi global market leaders dalam skema perdagangan karbon dunia. Bahkan diprediksi mampu mengalahkan potensi perdagangan karbon di Peru, Kenya dan Brasil sebagai sesama negara yang memiliki luasan hutan tropis terbesar di dunia.
Pembentukan harga karbon di Indonesia juga relatif bersaing dibandingkan negara pionir perdagangan karbon lainnya di dunia seperti Brasil, Peru dan India.
"Indonesia telah memiliki beberapa proyek percontohan seperti REDD+ dengan skema Results-Based Payment, Green Climate Fund, Forest Carbon Partnership Facilty dan Bio Carbon Fund dengan nilai komitmen sekitar US$ 273,8 juta," pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
