Reporter: Abdul Basith, Bidara Pink, Grace Olivia, Noverius Laoli, Yusuf Imam Santoso | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
4. Dana desa bermasalah
Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan menghentikan sementara penyaluran dana desa tahap ketiga.
Pembekuan ini dilakukan sembari menunggu proses verifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) terkait desa yang bermasalah, termasuk dugaan adanya desa fiktif.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, Kemkeu masih menunggu hasil pemeriksaan Kemdagri terkait jumlah desa fiktif yang menerima kucuran dana desa dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Ini Strategi Pemerintah Mendorong Laju Ekonomi Tahun Depan
"Pembekuan akan dilakukan pada penyaluran dana desa tahap ketiga kepada desa-desa sesuai hasil identifikasi dari Kemdagri," kata Astera, Selasa (19/11).
Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Kemdagri Benny Irawan mengatakan, pihaknya masih fokus melakukan validasi desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Sejauh ini, Kemdagri menemukan empat desa yang terbukti melakukan kesalahan administrasi, yaitu Desa Arombu Utama Kecamatan Latoma, Desa Lerehoma Kecamatan Anggaberi, Desa Wiau Kecamatan Routa, dan Desa Napooha Kecamatan Latoma.
Baca Juga: Barang siapa pura-pura miskin demi dapat bantuan PKH, siap siap penjara menanti
"Dana desa di keempat desa itu sudah turun Rp 9,3 miliar dari 2017 (ke RKUD). Dari Rp 9,3 miliar, baru 47% yang disalurkan ke empat desa itu," tutur Benny.
Ia memastikan, pemeriksaan masih terus berlanjut. Sehingga, ada kemungkinan jumlah desa temuan yang bermasalah bertambah.
5. Literasi digital rendah dan kurangnya perlindungan pemerintah
Indonesia diprediksi menjadi negara terbesar dalam pertumbuhan ekonomi digital di Asia. Selain itu Presiden Joko Widodo juga menargetkan ekonomi digital akan berkontribusi pada PDB mencapai Rp 730 triliun pada tahun 2025.
Sayangnya, hal ini tidak diimbangi dengan kesiapan dan perlindungan pemerintah terhadap ekonomi digital. Salah satu bukti, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melaporkan aduan terkait ekonomi digital merupakan yang terbanyak dalam tiga tahun terakhir.
