kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45862,18   10,45   1.23%
  • EMAS926.000 0,43%
  • RD.SAHAM -0.15%
  • RD.CAMPURAN 0.00%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Ini penjelasan mengapa masyarakat susah untuk tetap di rumah saat wabah corona


Kamis, 16 April 2020 / 00:40 WIB
Ini penjelasan mengapa masyarakat susah untuk tetap di rumah saat wabah corona

Reporter: kompas.com | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - Jumlah kasus virus corona baru di Indonesia tiap hari mengalami kenaikan yang signifikan. Pemerintah pun berulang kali meminta masyarakat untuk tinggal di rumah.

Bahkan, wilayah Jabodetabek menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengerem penyebaran virus corona. Pemerintah membatasi pergerakan orang di luar rumah.

Tapi, masih banyak masyarakat yang membandel. Lantas, mengapa masyarakat Indonesia susah untuk diminta agar tetap berada di rumah selama pandemi virus corona?

Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Drajat Tri Kartono mengungkapkan, fenomena tersebut terjadi karena kurang eratnya social control yang pemerintah lakukan.

Baca Juga: ITC Roxy Mas disegel karena banyak toko buka saat PSBB

"Jadi, mengapa ada social control dan government control, penyebab pertama karena inisiatif dan kontrol yang paling kuat ini dilakukan oleh negara belum bergandengan erat dengan social control," ujar Drajat kepada Kompas.com.

Menurutnya, jika government control bergerak sendiri, harus diikuti oleh aparatur yang kuat untuk pengendaliannya. Sebab, jika government control itu hanya berupa nasihat, maka penguatannya dinilai kurang.

Tetapi, bila government control dan implikasi-implikasi pada perizinan serta administrasi di beberapa tempat diterapkan secara ketat, dan bagi pelanggar dikenai sanksi, itulah yang efektif bagi social control.

Drajat menambahkan, jika telah diterapkan government control dan dilakukan darurat sipil atau darurat militer, maka dipastikan tidak akan ada yang melawan.

Baca Juga: Beroperasi saat PSBB, industri garmen di KBN Cakung disegel

Selain itu, Drajat menyampaikan, hal terpenting yang sejak awal harus dibangun yakni inisiatif dan pergerakan dari pemerintah. "Aturan ini harus dibuat agar masyarakat terbangun inisiatifnya untuk menyadari bahaya akan virus corona," katanya.

Tidak ada kompensasi negara

Faktor lain yang menjadi penyebab ketidakpatuhan adalah ada keterampasan yang tidak disertai dengan kompensasi. Sehingga, masyarakat mengalami kesulitan secara ekonomi tapi mereka tidak boleh keluar rumah.

Dengan tidak bisa keluar rumah, mereka pun tidak bisa mendapatkan penghasilan. Bila tidak ditopang kehidupannya, maka mereka akan sulit bertahan hidup.

Selain itu, penyebab orang-orang menjadi tidak patuh karena mereka melihat di jalanan masih banyak motor dan mobil yang beroperasi, serta mereka aman-aman saja saat pulang. "Ketidakpatuhan ini juga didukung jika mereka tidak mendapatkan dukungan ekonomi," sebut Drajat.

Kemudian, penyebab lain dari perilaku masyarakat yang tidak patuh: mereka jenuh dengan pola yang sama dan merasa sudah mengerti. Drajat menjelaskan, ketika hal itu terjadi, alternatifnya menggunakan jarak makna.

Jarak makna adalah simbol yang ketika diulang-ulang terus maka membuat orang menjadi jenuh dan orang akan menganggap hal itu tidak becus. Informasi mengenai virus corona saat ini dinilai menggunakan pola yang sama dan diulang-ulang.

Baca Juga: KSPI minta Gubernur DKI tindak tegas perusahaan yang tetap beroperasi saat PSBB

"Kegentingan semakin berkurang, itu mereka sudah mengerti kalau tidak boleh berkumpul, itu juga orang-orang pengetahuannya sudah cukup, jadi mereka berani keluar," ujar Drajat.

"Yang terpenting, jarak makna ini terus diolah secara bervariasi dan dengan melibatkan masyarakat, pelibatan inisiatif untuk ikut serta dalam upaya-upaya pengendalian ini," imbuh dia.

Di sisi lain, dalam mengatasi jarak makna yang semakin pendek ini, Drajat mengungkapkan, harus dilakukan masyarakat dengan cara berkolaborasi secara online yang terus menginfokan secara online.

Menurutnya, aktivitas sosial sebaiknya jangan dihentikan, namun pengadaannya diubah menjadi virtual. "Nah, kalau sudah ada seperti ini, maka dapat juga dibuat mudik virtual, tapi infrastrukturnya juga harus disediakan oleh negara, yakni berupa internet supaya dipermudah," ucap Drajat.

Baca Juga: Begini aturan berkendara selama penerapan PSBB di Jawa Barat

Harapannya, pemerintah mau membuat tarif internet lebih murah dan bisa merambah ke wilayah pelosok agar dapat mengakses internet. "Ini dapat difasilitasi atau menjadi salah satu alternatif agar organisasi tetap hidup dan jalan, dan gerakan produktivitas," kata dia.

Penulis: Retia Kartika Dewi

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengapa Masyarakat Indonesia Susah untuk Diminta Tetap di Rumah Saat Pandemi Corona?"

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×