Penyebab Rupiah Loyo Bukan Kurang Intervensi, Tapi Konsistensi Kebijakan Pemerintah

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelemahan rupiah yang terus berlanjut dinilai bukan semata-mata akibat kurang kuatnya intervensi moneter dari Bank Indonesia (BI). Di balik tekanan terhadap nilai tukar, pasar juga mulai menyoroti persoalan yang lebih mendasar, yakni konsistensi kebijakan pemerintah, arah fiskal, hingga kepastian iklim investasi domestik.

Tercatat, rupiah spot ditutup pada level Rp 17.597 per dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir perdagangan Jumat (15/5/2026), melemah 0,39% dibanding sehari sebelumnya yang berada di Rp 17.529 per dolar AS. Level tersebut sekaligus menjadi posisi penutupan rupiah terlemah sepanjang sejarah.

Dalam sepekan terakhir, rupiah telah melemah sekitar 1% di pasar spot. Sementara dalam satu bulan terakhir, nilai tukar rupiah sudah terdepresiasi sekitar 2,645%.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, banyak pihak masih melihat pelemahan rupiah hanya sebagai persoalan kurang agresifnya BI menjaga kurs. Padahal menurutnya, tekanan terhadap rupiah saat ini jauh lebih kompleks.

“Rupiah di kisaran Rp 17.500–17.600 sebenarnya mencerminkan akumulasi tekanan dari banyak sisi sekaligus, mulai dari faktor global, fiskal domestik, sampai persepsi investor terhadap arah kebijakan ekonomi,” ujar Yusuf kepada Kontan, Jumat (15/5).

Menurut Yusuf, intervensi BI sejauh ini sebenarnya masih cukup efektif menjaga pasar agar tidak mengalami kepanikan berlebihan. Rupiah memang melemah cukup dalam, tetapi volatilitas dinilai masih relatif terkendali dan belum mengalami dislokasi ekstrem seperti yang pernah terjadi di sejumlah negara emerging market.

Ia menilai, tujuan intervensi BI saat ini lebih bersifat defensif, yakni memastikan pelemahan rupiah tetap berlangsung teratur dan tidak berubah menjadi instabilitas sistemik.

“Jadi persoalan rupiah sekarang sebenarnya bukan semata-mata kurang intervensi,” katanya.

Yusuf menambahkan, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi meningkatnya premi risiko Indonesia di mata investor. Hal tersebut membuat biaya menjaga stabilitas rupiah menjadi semakin mahal.

Menurutnya, pasar saat ini sedang mencermati tiga faktor utama sekaligus. Pertama adalah arah fiskal pemerintah yang dinilai mulai menimbulkan kekhawatiran investor setelah defisit APBN awal tahun melebar.

Kedua adalah kualitas policy making atau konsistensi kebijakan pemerintah. Investor disebut sangat sensitif terhadap perubahan aturan yang mendadak, terutama yang memengaruhi arus kas, kepastian usaha, dan prospek investasi jangka panjang.

“Kalau tekanan rupiah berasal dari faktor struktural seperti kekhawatiran investor terhadap konsistensi kebijakan dan persepsi risiko fiskal, maka intervensi moneter hanya bisa membeli waktu,” ujarnya.

Ketiga adalah prospek arus modal masuk jangka menengah yang berkaitan erat dengan daya saing iklim investasi Indonesia dibanding negara pesaing seperti Vietnam, India, dan Malaysia.

Karena itu, Yusuf menilai keliru apabila seluruh beban menjaga rupiah hanya dibebankan kepada BI. Sebab, akar tekanan terhadap rupiah saat ini justru banyak berasal dari luar domain moneter.

“Yang terjadi sekarang justru BI menjadi semacam first responder untuk masalah yang akar utamanya ada di luar kebijakan moneter,” katanya.

Selain faktor kebijakan, Yusuf juga menyoroti mahalnya ongkos stabilisasi rupiah yang kini harus ditanggung ekonomi domestik.

Menurutnya, BI sangat mengandalkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menyerap likuiditas dan menjaga daya tarik aset rupiah. Outstanding SRBI yang mendekati Rp 1.000 triliun menunjukkan agresifnya operasi stabilisasi yang dilakukan bank sentral.

Namun kebijakan tersebut juga memiliki efek samping. Ketika bank bisa menempatkan dana di instrumen BI dengan imbal hasil tinggi dan risiko rendah, insentif untuk menyalurkan kredit produktif menjadi melemah.

Akibatnya, pertumbuhan kredit tertahan, biaya dana tetap tinggi, dan bunga pinjaman sulit turun.

“Jadi ongkos mempertahankan rupiah pada akhirnya dibayar lewat ekonomi domestik yang tumbuh lebih lambat,” jelas Yusuf.

Ia menilai, selama persoalan fiskal, kepastian kebijakan, dan iklim investasi belum membaik, tekanan terhadap rupiah akan tetap muncul meski BI terus melakukan intervensi agresif.

“Dalam konteks sekarang, koordinasi fiskal, investasi, dan komunikasi kebijakan menjadi jauh lebih menentukan dibanding sekadar menambah instrumen moneter baru,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News