kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.504.000   5.000   0,33%
  • USD/IDR 15.934   1,00   0,01%
  • IDX 7.246   -68,22   -0,93%
  • KOMPAS100 1.110   -11,46   -1,02%
  • LQ45 880   -11,76   -1,32%
  • ISSI 222   -0,92   -0,41%
  • IDX30 452   -6,77   -1,48%
  • IDXHIDIV20 545   -7,80   -1,41%
  • IDX80 127   -1,32   -1,03%
  • IDXV30 136   -1,06   -0,77%
  • IDXQ30 150   -2,29   -1,50%

Ini modus korupsi paling banyak digunakan


Selasa, 29 September 2015 / 13:11 WIB
Ini modus korupsi paling banyak digunakan


Sumber: Antara | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui hasil risetnya menemukan sebelas modus tindak pidana korupsi yang paling kerap dilakukan dalam semester pertama tahun 2015.

"Kita lakukan kodifikasi atas modus-modus yang sering digunakan, di semester pertama 2015 ada sebelas modus yang dilakukan tersangka korupsi," kata peneliti Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di Jakarta, Selasa (29/9), seperti dikutip Antara.

Dia menjelaskan, modus yang paling banyak ialah berupa penggelapan dan dinilai menjadi cara yang paling sering digunakan oleh pelaku korupsi, dengan 82 kasus dan kerugian negara mencapai Rp 227,3 miliar.

"Hal ini terbukti jika dibandingkan dengan semester pertama tahun 2014. Modus penggelapan sampai 99 kasus, ternyata juga menjadi modus yang paling banyak dilakukan," ucapnya.

Untuk modus terbanyak selanjutnya ialah penyalahgunaan anggaran yang mencapai 64 kasus. Lalu modus penyalahgunaan wewenang sebanyak 60 kasus, "mark up" atau penggelembungan harga 58 kasus, laporan fiktif 12 kasus, suap atau gratifikasi 11 kasus, kegiatan fiktif sembilan kasus, pemotongan enam kasus, "mark down" tiga kasus.

Modus selanjutnya ialah pemerasan dua kasus dan pungutan liar satu kasus.

Selain itu, ICW juga memaparkan bahwa kinerja penyidikan kasus tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum pada semester pertama 2015 mengalami penurunan.

"Sampai awal tahun ini hanya mampu menaikkan 50,6% dari total 2.447 kasus korupsi dari penyidikan ke penuntutan," kata Wana.

Kasus korupsi yang telah masuk tahap penyidikan pada periode 2010-2015 tersebut apabila dinominalkan mencapai Rp 29,3 triliun.

Hasil pemantauan membuktikan bahwa aparat hanya mampu menaikkan 1.254 (50,6%) kasus dari tingkat penyidikan ke penuntutan, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 18,3 triliun.

Sedangkan sisanya, atau 1.223 kasus (49,4%) tidak mengalami perkembangan positif atau dengan kata lain masih dalam tahap penyidikan, dengan nilai Rp 11,04 triliun.

"Jadi aparat penegak hukum hanya mampu menaikkan setengah dari kasus korupsi berstatus penyidikan ke penuntutan atau P21," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Kiat Cepat Baca Laporan Keuangan Untuk Penentuan Strategi dan Penetapan Target KPI Banking and Credit Analysis

[X]
×