Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pertemuan bilateral bersama Pemerintah Turki yang diwakili Menteri Perdagangan Turki Ruhsan Pekcan.
Pertemuan tersebut bertujuan meningkatkan kerjasama Indonesia-Turki baik padalevel government to government (G2G), business to business (B2B), maupun public private partnership (PPP), khususnya di bidang pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Pemerintah ditagih bayar dana pembebasan lahan Rp 13,09 triliun
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Joseph Pangalila berharap, proyek-proyek infrastruktur yang dapat dikerjakan oleh perusahaan Indonesia sebaiknya dikerjakan perusahaan nasional. Sedangkan, perusahaan Turki diarahkan ke proyek-proyek seperti PPP.
“Harapan kami dari asosiasi adalah proyek-proyek yang bisa dikerjakan oleh perusahaan Indonesia, dikerjakan sendiri. Sedangkan perusahaan Turki seperti juga dikatakan Pak Menteri (Basuki) diarahkan ke proyek-proyek Investasi dan PPP. Jadi mereka datang dengan investasi juga,” kata Joseph kepada Kontan.co.id, Rabu (24/6).
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral bersama Pemerintah Turki yang diwakili Menteri Perdagangan Ruhsan Pekcan secara virtual, Selasa (23/6/2020).
Basuki mengatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi prioritas Pemerintah Presiden Joko Widodo dan menjadi salah satu sektor utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kementerian PUPR meyakini bahwa pembangunan infrastruktur masih banyak menyediakan peluang investasi yang dapat dikerjasamakan dengan para pengusaha negara-negara lain, khususnya Turki.
Baca Juga: IHSG dibuka melorot 4,51% pada awal perdagangan hari ini
“Peluang investasi tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, namun juga dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, sumber daya air, perumahan, program pelatihan sumber daya manusia di bidang konstruksi serta transfer teknologi dan pengetahuan dalam sektor konstruksi,” kata Basuki.
Menurut Basuki, kemampuan pendanaan Pemerintah yang sangat terbatas dalam pembangunan infrastruktur mendorong Kementerian PUPR melakukan terobosan dalam pembiayaan infrastruktur melalui keterlibatan investasi swasta.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, belanja infrastruktur juga melibatkan kontribusi swasta dengan proporsi sebesar 42 %.
Baca Juga: Hingga tutup tahun, Superkrane (SKRN) targetkan pendapatan mencapai Rp 700 miliar
