Reporter: | Editor: Noverius Laoli
“Artinya SPLN yang tidak memiliki perwakilan di Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk membayar PPN karena juga mengambil profit dari Indonesia,” ujar Robert.
Robert menjelaskan, SPLN yang dimaksud adalah negara yang telah menjalin perjanjian penghindaran pajak berganda di mana saat ini berjumlah 69 negara. Di luar dari itu, pemerintah tetap mengejar SPLN dengan memberlakukan Pajak Penghasilan (PPh) atas kegiatan ekonomi di dalam negeri.
Baca Juga: RUU perpajakan akan turunkan PPh badan, ini kata pengamat pajak
Selanjutnya atau kedua, RUU ini juga mengatur pengenaan pajak atas penghasilan terkait dengan transaksi elektronik yang dilakukan di Indonesia oleh SPLN yang tidak memiliki badan usaha di Indonesia atau physical presence.
Dalam RUU menetapkan tarif definisi Badan Usaha Tetap (BUT) tidak hanya berdasarkan physical presence tapi juga berdasarkan significant economic presence atau SPLN yang mempunyai aktifitas jual-beli barang atau jasa di Indonesia .
“Tarif dan dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan pajak penghasilan,” ujar Robert.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
