Reporter: Bidara Pink | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan sejumlah jurus kebijakan moneter dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di era wabah corona (Covid-19) ini.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, bauran kebijakan yang terus dilakukan, hampir semuanya diarahkan bersama dengan kebijakan fiskal dari pemerintah.
“Kami bersama, bersinergi, dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dari pengaruh Covid-19,” ujar Perry, Kamis (17/9).
Perry pun menjabarkan beberapa kebijakan moneter yang diguyurkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: BI sebut ekonomi Indonesia mulai membaik
Pertama, kebijakan suku bunga acuan. Kamis (17/9), BI mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI. Dari hasil RDG tersebut, BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 4,00%. Suku bunga acuan ini bahkan terendah sejak tahun 2016 dengan harapan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kedua, stabilisasi nilai tukar. Meski dalam beberapa saat terakhir rupiah masih terombang-ambing, tetapi BI meyakinkan kalau akan terus ada dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depannya.
“Kalau rupiah stabil, kondisi perekonomian juga akan kondusif, dan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ketiga, ekspansi moneter dengan quantitative easing (QE). Hingga saat ini, BI telah mengguyur likuidtas sejumlah Rp 662,1 triliun untuk memastikan likuiditas di perbankan lebih dari cukup untuk mendorong pemulihan nasional.
Keempat, relaksasi kebijakan makroprudensial dalam bentuk penurunan uang muka kredit kenadaraan bermotor berwawasan lingkungan, kredit properti berwawasan lingkungan, juga kendaraan bermotor dan properti konvensional.
Kelima, BI juga telah melonggarkan peraturan tentang rasio intermediasi makroprudential (RIM_ dan mendorong pemulihan ekonomi lewat digitalisasi sistem pembayaran sehingga bisa mendukung percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos), moda transportasi, serta pengembangan digitalisasi UMKM.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia perlu waspada, ketidakpastian global masih tinggi
Lebih lanjut, bank sentral juga telah melakukan kesepakatan dengan pemeirntah untuk melakukan burden sharing dalam pembiayaan penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Perry pun membeberkan, hingga 15 September 2020, BI telah membeli SBN pemerintah secara langsung sejumlah Rp 99,08 triliun.
“Ini merupakan pembagian beban (burden sharing) untuk pembiayaan public goods. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 7 Juli 2020,” jelasnya.
Dengan komitmen pembelian SBN di pasar perdana tersebut, bank sentral berharap agar pemerintah bisa lebih memfoskuskan diri dalam upaya pemulihan perekonomian nasional lewat upaya akselerasi realisasi APBN 2020.
Selain itu, bank sentral juga telah merealisasikan pembagian beban dengan pemerintah untuk pendanaan non public goods khususnya bagi pemulihan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 44,38 triliun yang juga sejalan dengan SKB tanggal 7 Juli 2020 tersebut.
Lebih lanjut, BI juga telah melakukan pembelian SBN di pasar perdana lewat kmekanisme pasar,s esuai dengan SKB I tertanggal 16 April 2020, sebesar Rp 48,03 triliun.
Selanjutnya: Bank Indonesia: Likuiditas dan stabilitas sistem keuangan masih terjaga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
