Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sekata dengan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai. Rencananya, RUU ini akan segera dibawa ke pembicaraan tingkat II atau rapat paripurna untuk segera disahkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyesuaian kebijakan tentang bea meterai tersebut untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi ekonomi, sosial, hukum, dan teknologi yang telah berkembang pesat. Apalagi, regulasi ini sudah 34 tahun belum pernah mengalami perubahan.
"Namun, perubahannya tetap berpegang pada asas kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan," tegas Menkeu, Kamis (3/9) kepada wakil rakyat.
Berdasarkan pembicaraan Menkeu dengan DPR serta draf RUU yang diterima Kontan.co.id, terdapat beberapa poin penting penyesuaian yang dituangkan dalam RUU bea meterai tersebut.
Baca Juga: Tagihan kartu kredit akan dikenai bea materai Rp 10.000
Pertama, penyetaraan pemajakan atas dokumen. Saat ini, terjadi ketidaksetaraan pemajakan atas dokumen karena UU no. 13 tahun 1985 tentang bea meterai hanya mengatur tentang pemajakan atas dokumen dalam bentuk kertas.
Untuk itu, dalam RUU teranyar, akan menjangkau pengaturan bea meterai pada dokumen elektronik. Ini bertujuan agar ada kesetaraan pengenaan bea meterai atas dokumen non-kertas.
Kedua, penyesuaian tarif dan batasan nilai dokumen yang dikenai bea meterai. Menkeu menyebut kalau tarif yang ada pada RUU berupa single tarif, yaitu Rp 10.000 dengan batasan nilai dokumen yang memuat jumlah uang yang dikenai bea meterai disepakati sebesar Rp 5 juta.
Baca Juga: Ini ketentuan meterai untuk dokumen elektronik
Tarif bea meterai dan batasan nilai dokumen baru tersebut didesain sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan pertumbuhan usaha kecil, mikro, dan menengah, serta menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
Ketiga, adanya penyempurnaan pengaturan tentang saat terutang dan subjek bea meterai dengan terperinci per jenis dokumen dan penyempurnaan administrasi pemungutan bea meterai dalam rangka memberikan kepastian hukum.
