Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi
Bahkan, apabila memungkinakan dapat mengurangi intensitas impor bahan pangan. Apalagi diketahui bahwa masih di atas 50% serapan tenaga kerja nasional itu diserap oleh sektor pertanian.
"Meskipun kedua indikator ini tidak secara langsung memengaruhi postur untuk kebutuhan nota keuangan, tetapi ini sebuah bentuk keseriusan dari pemerintah dan DPR RI untuk memberikan afirmasi kebijakan fiskal dan program kerja pemerintah terhadap kesejahteraan petani dan nelayan," papar Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam.
Baca Juga: Ini sembilan kebijakan yang harus dijalankan pemerintah pada tahun 2021
Namun demikian, DPR RI juga tetap meminta agar pemerintah dapat berhati-hati saat memasukkan kedua indikator ini ke dalam asumsi makro untuk penyusunan RAPBN 2021. Pasalnya di dalam indikator ini ada banyak faktor subsidi yang perlu diperhatikan, seperti subsidi uang atau subsidi pupuk.
Terlebih, desain indikator ini bukanlah sebuah desain jangka pendek. Jadi masih banyak kebijakan yang perlu disiapkan oleh pihak pemerintah.
"Ini bukan pekerjaan yang mudah. Kebijakannya kan harus diubah, ini lah kalau menurut saya ini kita harus hati-hati. Apalagi tujuan kita memang untuk pembangunan dan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat," kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun.
Baca Juga: Baru paparkan proyeksi ICP, Komisi VII tunda raker dengan Menteri ESDM, apa sebabnya?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
