APKASI: Fiskal 90% Daerah Masih Bergantung Transfer Pusat, Daerah 3T Paling Tertekan

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menilai kondisi fiskal mayoritas pemerintah daerah masih rapuh dan sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, pencairan dana bagi hasil (DBH) dinilai penting untuk membantu daerah yang mengalami tekanan anggaran.

Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang mengatakan, hanya sebagian kecil pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Sementara mayoritas kabupaten masih mengandalkan Transfer ke Daerah (TKD) untuk membiayai operasional maupun pembangunan.

"Dari sekitar 552 daerah di Indonesia, yang memiliki fiskal kuat hanya sekitar 5%, fiskal sedang sekitar 5%, sisanya rendah. Artinya, sekitar 90% fiskal daerah sangat bergantung kepada transfer dari pusat atau TKD," ujar Sarman kepada Kontan, Selasa (28/7).

Baca Juga: Purbaya: Penambahan Anggaran Bagi Daerah yang Kesulitan Fiskal Tunggu Arahan Presiden

Menurut dia, pemotongan TKD yang terjadi tahun ini semakin memperberat kondisi keuangan daerah. Tekanan tersebut juga diperparah dengan bertambahnya beban belanja pegawai setelah gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi tanggungan pemerintah daerah.

"Terlebih lagi ada beban gaji PPPK yang tadinya menjadi beban pemerintah pusat, ternyata menjadi beban pemerintah daerah. Sehingga banyak daerah tidak lagi memiliki anggaran untuk membangun infrastruktur, hanya bisa bertahan untuk biaya operasional dan belanja pegawai," katanya.

Sarman menyebut daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi wilayah yang paling terdampak. Menurutnya, keterbatasan fiskal di daerah 3T semakin terasa karena pemotongan anggaran dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan kondisi kemampuan fiskal masing-masing daerah.

"Daerah-daerah 3T makin miris. Anggarannya sudah terbatas, dipotong lagi sehingga mereka makin menjerit," ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menahan aktivitas ekonomi di daerah. Pasalnya, belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi lokal, terutama melalui proyek pembangunan infrastruktur.

"Kalau tidak ada belanja pemerintah di daerah, ekonominya juga kurang bergerak. Kalau tidak ada pembangunan, berarti tidak ada proyek yang menggerakkan tenaga kerja maupun permintaan bahan bangunan," jelasnya.

Terkait pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta Kementerian Keuangan segera menyalurkan dana bagi hasil kepada daerah, Sarman menilai langkah tersebut perlu segera direalisasikan.

Menurut dia, daerah penghasil sumber daya alam memiliki hak atas dana bagi hasil yang berasal dari penerimaan negara. Pencairan yang lebih cepat akan membantu memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah.

"Di dana bagi hasil itu ada hak pemerintah daerah. Menurut kami, dana tersebut sebaiknya segera ditransfer agar daerah memiliki kekuatan fiskal," katanya.

Sarman menambahkan, ruang pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang masih ada, namun hasilnya tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat.

"Kalaupun ada ruang atau inovasi untuk meningkatkan PAD, itu tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Sementara kebutuhan daerah saat ini bersifat mendesak, sehingga tetap diperlukan evaluasi kebijakan agar fiskal daerah lebih kuat untuk membiayai pembangunan," tutupnya.

Baca Juga: Prabowo Minta BMKG Perkuat Antisipasi Kemarau dan El Nino

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News