kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Ini alasan DPR tambahkan NTP dan NTN ke dalam indikator asumsi makro RAPBN 2021


Selasa, 23 Juni 2020 / 14:06 WIB
Ini alasan DPR tambahkan NTP dan NTN ke dalam indikator asumsi makro RAPBN 2021
ILUSTRASI. Nelayan menjemur ikan asin di di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (2/3/2020). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan peningkatan angka konsumsi ikan nasional dari 56,39 kilogram per kapita?per tahun?pada tahun 2020 menjadi 62,50 kg/


Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bersama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati tiga acuan perekonomian untuk mendesain Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) pada 2021.

Adapun ketiga acuan tersebut adalah asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan, dan indikator pembangunan. Di dalam asumsi dasar ekonomi makro terdapat ukuran pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, serta tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) bertenor 10 tahun.

Baca Juga: Dipangkas untuk Covid-19, anggaran ESDM di 2020 tinggal Rp 6,2 triliun

Di dalam target pembangunan, terdapat ukuran tingkat pengangguran terbuka (TPT), tingkat kemiskinan, gini rasio, serta indeks pembangunan manusia (IPM).

Berbeda dari sebelumnya, untuk tahun depan pemerintah dan DPR RI menambah ukuran nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) ke dalam indikator pembangunan. Kedua indikator ini pun kemudian akan digunakan untuk mendesain RAPBN di tahun 2021 mendatang.

Indeks dari kedua indikator ini dipatok dengan nilai yang sama, yaitu antara 102-104.

Penambahan indikator ini diusulkan oleh DPR RI untuk meningkatkan kebijakan dan peran pemerintah di sektor pertanian dan perikanan. Pasalnya, selama ini DPR belum melihat kebijakan konkret dari pemerintah, khususnya di kedua sektor tersebut.

"Kami belum melihat kebijakan pemerintah yang cukup konkret di sektor pertanian, utamanya komoditas yang berorientasi ekspor seperti crude palm oil (CPO), karet, batu bara, kopi dan sebagainya," ujar Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bertu Merlas di dalam rapat kerja, Senin (22/6).

Baca Juga: Soal kapan gaji ke-13 2020 PNS cair, Kemenkeu akhirnya angkat bicara

Untuk itu, ia mengusulkan untuk memasukkan NTP dan NTN menjadi salah satu indikator ekonomi pada RAPBN 2021. Indikator ini juga dinilai dapat meningkatkan intervensi negara dalam menjaga ketahanan pangan, serta memperkuat kebijakan pengendalian impor khususnya di sektor pangan.



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×