Reporter: Agus Triyono | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Sepuluh hari lagi, buruh di dunia termasuk Indonesia akan merayakan Hari Buruh. Khusus di Indonesia, buruh akan merayakan hari raya mereka tersebut dengan melaksanakan beberapa kegiatan.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) misalnya pada 1 Mei merencanakan akan melaksanakan bakti sosial. Selain itu, 2 Mei mendatang mereka juga akan menggelar aksi demonstrasi ke Istana dan Gedung DPR.
Subiyanto Pundi, Sekjen KSPSI ada beberapa agenda tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi demonstrasi. Pertama, perbaikan fasilitas Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Tuntutan ini disuarakan oleh KSPSI karena buruh merasa bahwa bahwa pelaksanaan program tersebut berbelit- belit. "Bukan hanya itu saja, kami juga merasa fasilitas yang diberikan juga memburuk jika dibandingkan dengan Jamsostek," katanya saat dihubungi KONTAN Minggu (20/4).
Tuntutan ke dua, penghapusan sistem kerja alih daya alias outsourcing. Sedangkan tuntutan ke tiga menghapuskan praktik upah murah.
Joko Haryono, Presidium Serikat Pekerja Nasional (SPN) menambahkan, selain tiga tuntutan tersebut buruh juga akan menuntut kepada pemerintah dan DPR untuk menolak praktik union busting yang dilakukan di sejumlah perusahaan.
"Kami juga akan mempertanyakan uji materi yang kami ajukan terhadap UU SJSN ke MK yang setahun belakangan ini tidak ada kejelasannya," kata Joko.
Joko dan Subiyanto mengatakan bahwa sebenarnya tuntutan yang disuarakan oleh buruh tersebut bukanlah merupakan tuntutan baru. Selama ini, tuntutan tersebut sudah sering mereka suarakan.
Tapi, sampai saat ini tuntutan tersebut tidak pernah digubris dan dipenuhi oleh pemerintah dan DPR. Salah satu contoh nyatanya adalah, soal penghapusan sistem kerja outsourcing. "Penghapusan tidak pernah dilakukan, dan di BUMN pemerintah malah menjadikan BUMN sebagai sarang outsourcing," kata Subiyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
